Senin, 30 Desember 2013

KORPRI Jawa Timur JUARA 3 PORNAS 2013

Jatim Peringkat Tiga Pornas Korpri di Manado

29 Nov 2013 23:49:25| Olahraga | Penulis : Jorie M R Darondo

Manado (Antara) - Tim Jawa Barat meraih juara umum dalam Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri di Manado, Sulawesi Utara, pada 20-29 Nopember 2013, dengan memperoleh tujuh emas, empat perak dan tiga perunggu.

Ketua Bapor Korpri Jawa Barat (Jabar) Asep Rusmana, di Manado Jumat, mengatakan merasa puas dengan prestasi yang diraih daerah tersebut.

Sedangkan kontingen Jawa Timur harus puas di urutan ketiga, di bawah tuan rumah Sulawesi Utara yang berhasil menggenjot prestasi menjadi juara kedua.

Pornas Korpri berlangsung 20-29 Nopember 2013 dengan mempertandingkan tujuh cabang olahraga antara lain tenis meja, bulutangkis, tenis lapangan, futsal, catur dan bridge.

Pornas tersebut diikuti sekitar 3.400 atlet yang berasal dari seluruh provinsi serta lembaga instansi pemerintah.

Lima besar perolehan medali diraih pertama Jabar dengan tujuh emas empat perak tiga perunggu, disusul Sulawesi Utara enam emas tiga perunggu, Jawa Timur lima emas tiga perak tiga perunggu, DKI Jakarta lima emas satu perunggu dan Jawa Tengah tiga emas tujuh perak tiga perunggu. (*)

Editor : Tunggul Susilo

KORPRI KABUPATEN SAMOSIR GELAR MUSKAP

Kamis, 12 Des 2013 09:10 WIB - http://mdn.biz.id/n/67579/

KORPRI KABUPATEN SAMOSIR GELAR MUSKAP

MedanBisnis - Samosir. Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir, Hatorangan Simarmata, membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Samosir Tahun 2013 di Tuktuk, Jumat (6/12).

Dalam sambutannya Sekda Samosir mengatakan, Korpri masih harus berbenah untuk lebih baik lagi. Sehingga Korpri sebagai suatu organisasi yang besar dan memiliki dedikasi yang tinggi.

"Korpri bukan hanya sekedar organisasi yang besar, tapi juga panutan masyarakat Indonesia sebagai penyelenggara roda pemerintahan yang baik, disiplin dan berwibawa," katanya.

Beliau berharap agar ke depan Korpri lebih banyak membuat program-program kegiatan untuk membangun jiwa para anggota Korpri.

Muskab Korpri Samosir masa 2013-2018 diserahkan kepada Sekretaris Daerah Hatorangan Simarmata. Pada acara tersebut langsung diadakan penyerahan Pataka oleh Wakil Ketua Korpri Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua terpilih.

Hatorangan menyambut baik atas amanat Korpri Kabupaten Samosir yang diberikan dan dipercayakan. Pada kesempatan yang sama, menunjuk para pengurus baru dalam kepemimpinannya. (tumpal sijabat)

Sekretaris Daerah membuka Musyawarah Kabupaten Korpri Kabupaten Samosir Tahun 2013

: Created on Friday, 06 December 2013 15:14; Written by Super User

Sekretaris Daerah Ir. Hatorangan Simarmata mewakili Bupati Samosir membuka Musyawarah Kabupaten KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Samosir Tahun 2013 di Hotel Toledo Inn Tuktuk Siadong Kecamatan Siamanindo, Jumat 6 Desember 2013.

Pada Musyawarah Kabupaten Korpri tersebut hadir Pelaksana Tugas Sekretaris KORPRI Propinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua KORPRI Propinsi Sumatera Utara, Perwakilan Persatuan Advokat Indonesia, dan Beberapa Jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir yang juga selaku anggota KORPRI Kabupaten Samosir.

Dalam Sambutannya Sekretaris Daerah mengatakan bahwa KORPRI masih harus berbenah untuk lebih baik lagi kedepannya. Sehingga KORPRI sebagai suatu organisasi yang besar akan lebih berwibawa dan memiliki dedikasi yang tinggi dari setiap anggota, karna KORPRI bukan hanya sekedar suatu organisasi yang besar tapi juga panutan masyarakat Indonesia sebagai penyelenggara roda Pemerintahan yang harus menunjukkan sikap yang baik, disiplin dan berwibawa. Beliau juga berharap agar kedepan KORPRI lebih membuat program-program kegiatan untuk membangun jiwa korsa para anggota KORPRI.

Pada kesempatan tersebut mantan Ketua Korpri Kabupaten Samosir melaporkan pertanggungjawaban anggaran KORPRI Tahun 2008 – 2013. Dalam acara musyawarah tersebut yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah diadakan pemilihan pengurus serta perumusan peraturan KORPRI yang baru. Dan dalam kepengurusan yang baru disepakati oleh anggota KORPRI Kabupaten Samosir menjadi Ketua KORPRI Kabupaten Samosir masa 2013 – 2018 diserahkan kepada Sekretaris Daerah Ir. Hatorangan Simarmata. Pada acara tersebut langsung diadakan penyerahan Pataka oleh Wakil Ketua KORPRI Propinsi Sumatera Utara kepada Ketua KORPRI Kabupaten Samosir Terpilih Ir. Hatorangan Simarmata.

Dalam pemilihan terhadap dirinya Beliau menyambut baik atas amanat KORPRI Kabupaten Samosir yang diberikan dan dipercayakan kepada Beliau. pada kesempatan yang sama Beliau menunjuk para pengurus baru dalam kepemimpinannya.

Minggu, 29 Desember 2013

PERINGATAN HARI IBU 22 Des 2013

PERINGATAN HARI IBU Tayang Internet: 23-12-2013 10:37
(Jakarta, BAPETEN) Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-85 Tahun 2013, dilaksanakan di halaman Gedung BAPETEN, Senin (23/12/13) pagi. Upacara yang mengangkat tema Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Demokrasi yang Demokratif dan Pembangunan Inklusif ini, diikuti oleh pejabat eselon I, II, III, IV, dan segenap pegawai BAPETEN, serta DPN Korpri.
Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan langsung oleh Kepala BAPETEN As Natio Lasman, Peringatan Hari Ibu (PHI) menunjukan perjuangan kaum perempuan Indonesia, telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki, mengingat keduanya merupakan aset dan potensi yang turut menentukan keberhasilan pembangunan.

Momentum Hari Ibu juga dijadikan sebagai refleksi dan renungan bagi kita semua, tentang berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka memajukan pergerakan perempuan di semua bidang pembangunan. Perjalanan panjang selama 85 tahun, telah mengantarkan berbagai keberhasilan bagi kaum perempuan dan laki-laki, dalam menghadapi berbagai tantangan global dan multi dimensi, khususnya perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Arti penting lainnya dari PHI adalah upaya untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.

Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum. Perempuan dan laki-laki juga mempunyai kesempatan, akses serta peluang yang sama, sebagai sumber daya pembangunan sebagaimana target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang maupun Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang akan datang. Akhirnya kami mengajak semua perempuan untuk maju terus, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya, sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan yang besar dalam membanguan bangsa.

Sumber : Humas

Kamis, 19 Desember 2013

BERITA Seputar HUT KORPRI dan PEndapat Tentang KORPRI

Rabu, 18 Desember 2013

UU Desa Bentuk Persembahan Dewan Untuk Rakyat

Paripurna

UU Desa Bentuk Persembahan Dewan Untuk Rakyat

18-Des-2013

Akhirnya setelah melalui 9 kali masa persidangan Dewan melalui Rapat Paripurna DPR, Rabu (18/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi UU, dan ini merupakan bentuk persembahan Dewan untuk rakyat.

“Inilah persembahan kami, sebagai langkah dalam membangun kehidupan Bangsa Indonesia kedepan, Membangun Desa Membangun Negara, Bravo RUU Desa,…Bravo UUD,…Bravo NKRI,….Jayalah Indonesia,…semoga,”kata Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam dihadapan 379 anggota dewan dan 70 orang perwakilan dari ribuan elemen pejuang desa yang hadir di Balkon Paripurna DPR.

Sebelumnya, pimpinan rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menjelaskan, bahwa dengan disahkan nya RUU tentang Desa ini merupakan sejarah karena proses panjang pembahasan yang dilakukan sangat meletihkan.

“Dan yang sangat membanggakan bahwa keputusan ini adalah keputusan kita bersama, karena seperti yang kita ketahui, sebenarnya Pemerintah yaitu Presiden dimenit-menit terakhir, masih ada beberapa subtansi yang Presiden pertimbangkan, tetapi akhirnya menyetujuinya, dan bisa diketuk palu sekarang,”jelas Priyo.

Dalam laporannya, Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam berharap dengan di sahkannya UU Desa ini dapat menjadi regulasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat, utamanya masyarakat yang berkehidupan di pedesaan.

Salah satu subtansi penting yang tertuang dalam RUU tentang Desa ini menurut Muqowam adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 RUU Desa, isinya, bahwa desa mempunyai pendapatan terdiri dari a. Pendapatan asli Desa, b. Alokasi anggaran APBN, c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota, d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kab/Kota, e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kab/Kota, f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta, g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

“Khusus poin b, mengenai alokasi anggaran yang berasal dari APBN, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, yang didalam Penjelasan Pasal dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap,”jelas Muqowam.

Anggaran tersebut, tambahnya, dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

“Bagi kab/kota yang tidak memberikan alokasi dana tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa,”jelas Politis dari Fraksi PPP ini. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Setujui RUU ASN Menjadi UU

19-Des-2013

Akhirnya setelah melewati beberapa kali masa persidangan, Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disahkan menjadi UU.

“Apakah secara keseluruhan RUU ASN dapat disetujui menjadi UU,”kata pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Pramono Anung. “Setuju….,” teriak anggota dewan bersamaan, dan palu pun diketuk tanda persetujuan.

Dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan, secara keseluruhan, lahirnya RUU tentang Aparatur Sipil Negara ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya reformasi birokrasi dengan sistem dan model baru, yang akan mampu menata birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, dengan menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumberdaya manusia dengan mengedepankan merit sistem.

“Dengan disetujui RUU ASN ini, tujuan reformasi birokrasi diharapkan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efisiensi, dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif,”jelasnya.

Agun menambahkan, manajemen ASN kedepan tentunya tidak terlepas dari keberadaan KASN yang akan dibentuk, untuk menciptakan Pegawai ASN yang professional, berkinerja, dan memberikan pelayanan adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi pemersatu NKRI.

“Untuk itu, kami juga mengingatkan Pemerintah terhadap beberapa amanat dalam RUU ini, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, membentuk KASN paling lama 6 bulan setelah RUU ini di undangkan, dan mewujudkan Sistem Informasi ASN pada Tahun 2015, serta melaksanakan penyesuaian lainnya terhadap ketentuan yang telah diatur, seperti masalah penggajian, pensiun dan jaminan,”terangnya.(nt)

RUU ASN ke Paripurna

RUU ASN ke Paripurna, BUP PNS 58 Tahun

Dibuat pada 17 Desember 2013 Dilihat: 110

JAKARTA – Perkembangan pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin menunjukkan titik terang. Semua fraksi di Komisi II DPR, Senin (16/12) malam menyetujui draft RUU yang telah digagas lebih dari tiga tahun itu, dibawa ke pembahasan tahap dua yakni sidang paripurna DPR.

Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, usai menghadiri sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PANRB di di Jakarta, Selasa (17/12).

“Alhamdulillah tadi malam sudah disetujui. Semua fraksi mendukung agar RUU ini diteruskan ke pembahasan tahap kedua, yakni sidang paripurna. Insya Allah lusa, kita sudah mendapat undang-undang baru yang memberikan dasar yang kuat sekali dalam reformasi birokrasi di bidang SDM,” ujarnya.

Dari rapat panitia kerja DPR dan pemerintah Senin malam yang berlangsung hingga jam 01.00 dini hari, salah satu materi yang disepakati dalam RUU tersebut adalah batas usia pensiun (BUP) PNS yang saat ini 56 tahun menjadi 58 tahun. Sampai eselon III, BUP menjadi 58 tahun, eselon II dan I 60 tahun. Sedangkan untuk jabatan fungsional bisa lebih.

Menurut Azwar, Undang-undang ini merupakan bentuk reformasi, karena batas usia pensiun itu menjadi 58 tahun. Hal itu itu merupakan bonus bagi PNS. Tapi negara juga harus mendapatkan keuntungan, PNS harus kerja lebih baik.

Ditambahkan, dalam RUU ASN, yang penting adanya manajemen penghitungan kebutuhan PNS yang benar dan baik, cara merekrut atau menerima PNS baru, pendidikan berjenjang, penempatan, promosi terbuka. “Tidak bisa lagi sistem kekerabatan, atau kedekatan, tidak ada lagi politisasi,” imbuhnya.

Selain itu, UU ini menetapkan, pejabat pembina kepegawaian yang saat ini dibagi menjadi dua. Untuk pembina pegawai adalah pejabat karier tertinggi, yakni sekda, sedangkan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai adalah Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota.

Dalam seleksi pejabat eselon III sampai II melalui promosi terbuka, Sekda diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Tapi lembaga ini bukan eksekutor, tetapi mengawasi dan memastikan, apakah seorang gubernur, bupati,walikota atau menteri benar atau tidak dalam melaksanakan pemilihan pejabat eselon I sampai III. “KASN bisa mengawasi, dan bisa memberikan rekomendasi yang mengikat,” tambahnya.

Menteri optimis, dengan hadirnya UU ASN, birokrasi pemerintahan ini akan banyak beruah. “Tanpa sistem seperti itu, kita susah berubah. Kita hafal betul kata-kata anti KKN, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita bisa lepas dari hal itu semua. Kalau Korea bisa memperbaiki birokrasi dalam 30 tahun, mestinya kita bisa lakukan dalam 10 tahun,” ucap Azwar.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, pembentukan KASN dilaksanakan melalui seleksi oleh Kementerian PANRB. Kedudukan KASN di Ibukota negara, tetapi bisa memiliki perwakilan di daerah. “Tugas utama KASN adalah memastikan pelaksanaan promosi jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit yang benar,” tambahnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

Pengesahan UU Desa oleh Paripurna DPR RI

JAKARTA, PESATNEWS - Pengesahan UU Desa oleh Paripurna DPR RI pada Rabu (18/12/2013), dapat dimaknai sebagai perkuatan Hari Ibu pada 22 Desember 2013 mendatang, mengingat bahwa sesungguhnya Desa itu Ibu Negeri Gotong Royong dan Musyawarah Mufakat karena pedesaan adalah locus operandi awalan daripada praktek gotong royong dan musyawarah mufakat dikiprahkan.

Demikian penilaian Ketua Dewan Pakar PKP Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MSi yang juga Caleg DPR RI dari PKPI Dapil DKI Jakarta II dalam pernyataan persnya, Rabu (18/12).

“Lanjutan daripada suasana lahir batin kegotongroyongan penuh kemusyawaratan kemufakatan ini adalah akses kemudahan bagi pembentukan badan-badan usaha milik desa (Pasal 54.2e dan Bab X) termasuk koperasi desa, yang dalam kepentingan kekhususan dapat dikembangkan juga badan-badan usaha masyarakat desa adat (BUMDA) guna melestarikan keberadaan budaya-budaya kearifan lokal lembaga-lembaga keadatan Nusantara,” tambahnya.

Suasana lahir batin kekerabatan ini, menurut Pandji, juga dapat mempermudah kehadiran Garis2 Besar Haluan Desa induk daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Pasal 79). GBHD ini strategik karena periode kepemimpinan Kepala Desa dapat mencapai 18 tahun (Pasal 39). Keberadaan GBHD2 ini dapat terakumulasi mendasari GBHN secara bottom up, berbeda dengan GBHN yang dikenali pada era pra Konstitusi Reformasi yang direkayasa top down.

“Dengan demikian peran satuan2 Desa menjadi basis pembangunan nasional yang nyata dapat menjadi modus operandi strategik alternatif. Dalam pengertian ini memang sebaiknya wawasan pembangunan komprehensif menyertai kepemimpinan Kepala Desa,” tandasnya.

Dalam konteks inilah, kata dia, peningkatan-peningkatan gelaran Politik Kebijakan Publik Indonesia ditingkat Desa adalah strategik dilakukan secara berkelanjutan demi harmonisasi penuh keteraturan bagi kiprah gotong royong dan musyawarah mufakat sebagai jati diri kearifan lokal Nusantara unggulan demi fundamental kepentingan umum (pro bonum publicum).

Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Desa telah disahkan pada Rabu (18/12) dalam Rapat Paripurna DPR RI. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini Indonesia memiliki 72.944 desa.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan, desa sangat penting sebagai basis pembangunan. Karena itu, RUU Desa itu diprioritaskan karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Agun, dengan disahkannya UU tersebut, maka masyarakat desa akan menjadi semakin produktif. Sebab, mereka bisa membangun desanya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Titik berat pada pembangunan dari desa, lanjutnya, ke depan akan berdampak pada pengurangan angka urbanisasi.

"Pembangunan dari desa merupakan upaya peningkatan kapasitas perekonomian, SDM sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan. Lahirnya UU ini diharapkan ketimpangan antara kota dan desa bisa semakin mengecil,” tuturnya.

Dalam implementasinya, jelas Agun, anggaran akan ditransfer langsung dari APBN ke desa. Tidak lagi melalui kementerian/lembaga. “Transfer dana dari APBN langsung ke kas desa akan sangat penting mengingat dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak mampu menjangkau pembangunan di pedesaan dan daerah pelosok. Akibatnya infrastruktur di desa masih sangat tertinggal, sehingga daya saing desa masih rendah,” tandasnya. [*]