UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA 2013

PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA Tayang Internet: 01-10-2013 09:06

(Jakarta, BAPETEN) Upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dilaksanakan di halaman Gedung BAPETEN, Selasa (01/10/13). Upacara ini tidak hanya diikuti oleh Pejabat Eselon I, II, III, IV dan segenap pegawai BAPETEN, tetapi juga para pegawai yang bernaung di bawah Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala BAPETEN As Natio Lasman.

Jalannya upacara diawali dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara, pembacaan teks Pancasila, pembacaan teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pembacaan naskah Ikrar, menyanyikan lagu kebangsaan yang dibawakan oleh tim paduan suara BAPETEN, dan diakhiri dengan pembacaan naskah doa.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengambil tema Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, diselenggarakan secara nasional yang dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta.

Sumber : Humas

Semarakkan Fun Bike MCFE 2013 Bersama KORPRI

Semarakkan Fun Bike MCFE 2013 Bersama KORPRI

Tanggal Pembuatan : Selasa, 10 September 2013

  Dikunjungi : 224

Salah satu agenda akbar yang akan memeriahkan Millennium Challenge Forum & Expo 2013 (MCFE 2013) adalah Fun Bike. Satuan Kerja (Satker) Pengelola Hibah MCC mendaulat Dewan Pengurus KORPRI Bappenas untuk memegang kendali penyelenggaraan Fun Bike dalam peran sebagai koordinator pelaksana pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari terakhir acara MCFE 2103. Acara Fun Bike ini akan didukung oleh Dewan Pengurus KORPRI LKPP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat KORPRI Pusat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang akan melibatkan sekitar 1.500 orang peserta.

Tujuan Program Compact di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dinilai sangat sejalan dengan tema yang diusung dalam Hari Ulang Tahun KORPRI ke-42 yang akan jatuh pada tanggal 29 November 2013, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan anggota serta masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wartono, Biro Humas Dewan KORPRI Pusat dalam rapat koordinasi persiapan yang dilaksanakan di Ruang SS4 Gedung Bappenas, Selasa (10/9/2013). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Bappenas, Agus Sudrajat dan diikuti oleh perwakilan dari pengurus KORPRI lintas kementerian dan lembaga.

Fun Bike MCFE 2013 ini merupakan awal yang baik sebagai ajang dalam merangkul dan membina silaturahmi sesama anggota KORPRI lintas kementerian dan lembaga pemerintah. “Kegiatan seperti ini jarang ada dan baik untuk dilakukan secara berkala” kata Hari Kristijo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC. Momen ini juga dipergunakan untuk mengangkat bendera KORPRI secara serentak yang sangat jarang sekali dilakukan. “Perlu komitmen bersama untuk mensukseskan acara ini” ujar Thohir Affandi, Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas yang turut hadir dalam acara ini. Pelibatan peran kehumasan di masing-masing instansi sangat diperlukan dalam proses diseminasi dan publikasi kegiatan kepada anggota korps masing-masing untuk dapat berperan serta mendukung acara MCFE 2013.

Rute sepeda santai MCFE 2013 akan dimulai dari Jakarta Convention Centre (JCC) menuju Bundaran Hotel Indonesia hingga Patung Obor Senayan dan berakhir di JCC kembali. Rencananya, selain akan diikuti oleh anggota KORPRI dari lintas kementerian dan lembaga, kegiatan ini akan mengundang sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah. Acara Fun Bike akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013 mulai pukul 06.00 WIB dan bersamaan dengan car free day. (LM/MA)

Pejabat Eselon 3 KORPRI dilantik

DIBUAT PADA 16 SEPTEMBER 2013Dilihat: 121

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Tasdik Kinanto melantik tiga pejabat eselon 3 DPN KORPRI di ruang Sriwijaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (13/09). Pelantikan tersebut merupakan hasil mutasi setelah tiga tahun menjabat.

Para pejabat yang dilantik adalah Sutanto Heru Jatmiko sebagai Kabag Ortala, Wartono sebagai Kabag Humas, dan Khaidir Azmi  sebagai Kabag Tata Usaha.

Dalam kesempatan itu, Tasdik Kinanto menyampaikan agar para pejabat yang dilantik sanggup melaksanakan segala tugas yang diberikan, bukan hanya kepada pimpinan, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Mutasi adalah hal yang biasa, serta merta untuk pengkayaan terhadap pengetahuan dan wawasan untuk berkembang,” ujarnya.

Mutasi terhadap tiga pejabat yang sudah melaksanakan jabatan terdahulu selama tiga tahun, ditujukan agar para pejabat tersebut mendapat penyegaran dan menghilangkan kejenuhan. Dengan demikian kinerjanya dapat lebih baik lagi, serta tidak menutup kemungkinan dapat dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. “Dituntut komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, juga yang terutama setia dan taat pada negara,” ujarnya.(bby/HUMAS MENPANRB)

PEMBUKAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DILINGKUNGAN DPKN

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPKN

Tiga Persen Premi Pensiunan PNS Ditanggung Pemerintah

Tiga Persen Premi Pensiunan PNS Ditanggung Pemerintah

Jakarta - Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu peserta utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBJS) Kesehatan saat mulai beroperasi 1 Januari 2014. Berbeda dengan saat ini, premi pensiunan yang akan ditanggung pemerintah nanti lebih besar, yaitu sebesar 3%.

\\\"Kalau sekarang dari premi 4%, tanggungannya 2% oleh pensiunan dan 2% pemerintah, maka di era BPJS nanti premi naik menjadi 5%, di mana 2% oleh pensiunan dan 3% ditanggung pemerintah,\\\" kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat menghadiri penandatanganan MoU PT Askes dengan Perhimpunan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sekaligus peringatan HUT ke-51 PWRI, di Jakarta, Kamis (5/9).

Agung mengatakan, meskipun peningkatan tanggungan pemerintah ini hanya 1%, secara jumlah anggaran APBN yang dikucurkan cukup besar. Apalagi kata Agung, setiap tahunnya jumlah pensiunan PNS semakin bertambah.

Peningkatan jumlah pensiunan itu menurutnya semakin cepat karena ada peraturan yang mengatur batasan umur lebih muda. Misalnya, ada batasan pensiun untuk para eselon, sehingga mempercepat masa pensiun dan menambah jumlah pensiunan.

Dirut PT Askes Fahmi Idris mengatakan, di era BPJS Kesehatan, benefit yang diperoleh pensiunan PNS akan jauh lebih luas dibanding dengan saat ini. Semua penyakit akan ditanggung BPJS Kesehatan tanpa iur biaya, kecuali yang berkaitan dengan kosmetik atau estetika.

Selain itu, anggota keluarga yang dikaver juga bertambah jumlahnya dari yang sekarang ini hanya 4 orang (suami,isteri, dan dua anak) ditambahkan 1 anak lagi sehingga menjadi 5 orang.

Ia mengatakan, untuk menyosialisasikan BPJS Kesehatan pihaknya merangkul PWRI karena merupakan peserta existing dan pelanggan loyal dari PT Askes. Ia berharap dengan kerja sama ini komunikasi atau pesan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan berjalan efektif.

\\\"Peserta Askes Sosial akan semakin paham dan tidak perlu khawatir bahwa manfaat atau benefit yang diterima akan berkurang sedikitpun, bahkan ada peningkatan,\\\" katanya.

Lebih jauh Fahmi menjelaskan, pada 1 Januari 2014 nanti ada 4 kelompok masyarakat yang otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Di antaranya, peserta Askes Sosial 16,4 juta jiwa, Jamkesmas 86,4 juta, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek sebanyak 8 juta, dan TNI Polri serta PNS Pertahanan Keamanan sekitar 3 juta.

Dari 16,4 juta peserta PT Askes tersebut adalah pegawai pemerintahan beserta keluarganya yang secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Sementara itu, Ketua Umum PWRI Prof Haryono Suyono mengatakan, jumlah pensiunan PNS yang semakin bertambah menjadi potensi besar untuk BPJS Kesehatan. Namun, ia berharap para pensiunan PNS tidak hanya diberikan jaminan kesehatan, tetapi didayagunakan agar bermanfaat di tengah masyarakat.

\\\"Tua bukan berarti kadaluarsa. Sebagian besar dari pensiun sangat berpengalaman, dan mereka bisa jadi penggerak pembangunan. Di antara mereka ada yang dulunya menjadi camat atau lurah, yang dekat dengan masyarakat,\\\" kata Haryono.

Direktur SDM PT Taspen Karsidi mengungkapkan, Taspen siap melaksanakan BPJS. Saat ini Taspen sedang menyusun road map untuk menghadapi BPJS Ketenagakerjaan, dan akan diserahkan kepada pemerintah paling lambat 2014 nanti. Taspen sendiri tetap bertugas mengelola jaminan hari tua dan pensiunan PNS.

PWRI adalah salah satu mitra starategis Taspen, karena keberadaannya di seluruh pelosok memudahkan jangkauan jaminan terhadap para pensiunan di seluruh Tanah Air.

Jumlah peserta Taspen saat ini sebanyak 6,9 juta, terdiri dari 4,5 juta peserta aktif, dan pensiunan 2,4 juta. Sementara titik layanan Taspen saat ini berada di 12.865 lokasi, dengan 45 kantor cabang dan 3 kantor cabang pembantu.

PUNCAK PERINGATAN HUT PWRI Ke- 51 TAHUN di Atrium Universitas Trilogi JAKARTA, 5 september 2013

PWRI Motivator Semua Generasi

Jakarta (5/9), Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1962 di Yogyakarta oleh tokoh tokoh pensiunan sipil dari + 30 Organisasi Pensiunan sipil di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan Peringatan HUT PWRI ke 51 Tahun 2013 di Jakarta. PWRI adalah Organisasi kemasyarakatan khusus yang bersifat Nasional, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hak azasi manusia, mandiri, demokratis, nirlaba dan modern, bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup anggota wredatama dan keluarganya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI), Prof. DR. H. Haryono Suyono, MA. PhD mengadakan Perayaan HUT PWRI ke 51 di Universitas Trilogi Jakarta dengan Tema : “ PWRI MOTIVATOR KEBANGKITAN SEMUA GENERASI”, dihadiri Penasehat dan Pengurus Besar PWRI, Organisasi-organisasi Pensiunan Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Mitra Kerja Kementerian, Mitra Kerja Lainnya, Pengurus Daerah PWRI Provinsi seluruh Indonesia, Pengurus-pengurus Cabang sekitar Jakarta antara lain PWRI Prov. Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Lampung, Jajaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI , PT Taspen (Persero), PT Askes (Persero). Haryono dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan diadakan Acara HUT ini yaitu mengenang segala upaya, usaha dan perjuangan para pendiri PWRI dan para tokoh tokoh PWRI di masa masa yang lalu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggota dan keluarganya serta masayarakat pada umumnya dan Memberikan motivasi Para Pengurus PWRI dan para Anggota PWRI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya kedepan dalam mempercepat mencapai Visi dan pelaksanaan Misi organisasi.

Begitu juga sambutan dari Dirut PT Askes (Persero) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Tutunya

Selanjutnya sambutan dari Direktur Utama PT Taspen (Persero) yang diwakilkan oleh Direktur SDM, Karsidi menyampaikan upaya TASPEN untuk memberikan kualitas layanan yang semakin baik bagi peserta PNS aktif maupun para pensiunan akan semakin meningkat, sesuai dengan motto pelayanan TASPEN 5T yaitu Tepat orang, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat Tempat dan Tepat Administrasi. Tak lupa Karsidi mengucapkan Selamat kepada seluruh pengurus dan anggota PWRI, semoga di Usia ke 51 ini PWRI akan semakin kokoh dalam eksistensinya sebagai wadah bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia yang terus memberikan partisipasi dalam pembangunan nasional. Saat ini pemerintah Indonesia tengah dalam proses mengimplementasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  yang merupakan amanat dari Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945, untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada Tahun 2013 Pengurus Besar PWRI menganugerahkan Piagam Penghargaan dan Tanda kehormatan Wredatama Nugraha (PPTK-WN) dengan rincian sebagai berikut :
a.    Utama         :  13 orang
b.    Madya        : 100 orang
c.    Pratama    : 375 orang
Pengurus besar PWRI menyelenggarakan Paduan Suara bagi para Anggota Kerta Wredatama baik di tingkat Pusat maupun Daerah memperebutkan Piala Bergilir Prof. Dr. Haryono Suyono, MA, PhD, Ketua Umum Pengurus Besar PWRI.  Dimana setiap  Grup/kelompok/peserta terdiri dari 10 sampai dengan 12 orang anggota. Adapun ketentuan lomba Paduan Suara sebagai berikut :
a.    Lagu Wajib     : Rayuan Pulau Kelapa
b.    Lagu Pilihan     : Bebas (Lagu Daerah)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Acara Puncak HUT PWRI ke 51 Tahun 2013 antara lain :
1.    Penyerahan / penganugrahan Piagam Penghargaan dan Tanda kehormatan-Wredatama Nugraha-Utama
2.    Penyerahan Piala bergilir Paduan Suara
3.    Penyerahan bantuan kepada 3 Generasi
4.    Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Askes dengan Pengurus Besar PWRI.
Oleh karena itu semua pengurus berterima kasih,  sehingga  dapat membantu kelancaran acara ini.

PUNCAK PERINGATAN HUT PWRI Ke- 51 TAHUN di Atrium Universitas Trilogi JAKARTA

Pakde Karwo Raih Penghargaan Wredatama Nugraha Utama

05/09/2013 

 

Gubernur Soekarwo saat menerima penghargaan Wredatama Nugraha Utama dari Ketua Umum PB PWRI Haryono Suyono di Puncak Peringatan HUT PWRI ke 51 di Atrium Universitas Trilogi Jakarta

DUTAonline, JAKARTA – Penghargaan demi penghargaan terus diraih Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo. Kali ini, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu meraih Penghargaan Wredatama Nugraha Utama yang dianugerahkan oleh Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) pada Puncak Peringatan HUT PWRI ke-51 Tahun 2013 di Atrium Kampus Universitas Trilogi, Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan. Kamis (5/9).

Penghargaan tersebut berupa tanda kehormatan berbentuk bintang tujuh sisi. Selain itu, Pakde Karwo juga menerima piagam kehormatan dari PB PWRI. Kedua penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum PB PWRI, Prof Dr Haryono Suyono MA PhD didampingi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI, Dr HR Agung Laksono, selaku Pembina PWRI.

Gubernur Soekarwo bersama mantan Menhub Agum Gumelar dan Aswar Anas usai terima penghargaan Wredatama Nugraha Utama di Puncak Peringatan HUT PWRI ke 51 di Atrium Universitas Trilogi Jakarta

Diterimanya penghargaan terebut disambut gembira oleh Pakde Karwo. Orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim itu merasa bangga. Dengan diberikannya penghargaan tersebut akan memotivasinya untuk terus meningkatkan kinerja dan menggandeng berbagai pihak, termasuk PWRI untuk memajukan Jatim.

“Penghargaan ini menjadi salah satu penyemangat saya untuk terus berbuat lebih baik bagi PWRI dan masyarakat Jatim. Mari bersama membangun Jatim lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Bagi dirinya, Wredatama adalah salah satu elemen penting untuk menentukan arah pembangunan. Sebab mereka adalah orang-orang yang lebih dulu berjuang dalam membangun dan mengembangkan negeri ini. Sehingga meskipun sudah memasuki masa pensiun, tapi pemikiran serta pengalamannya sangat dibutuhkan.

Gubernur Soekarwo bersama para penerima penghargaan Wredatama Nugraha Utama di Puncak Peringatan HUT PWRI ke 51 di Atrium Universitas Trilogi Jakarta.

Pada kesempatan itu, Menkokesra RI, Agung Laksono mengatakan pemerintah pusat akan terus berpihak pada PWRI. Salah satunya dengan menetapkan tambahan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Sebelumnya besaran iuran PNS/pensiunan TNI/Polri untuk Jaminan Kesehatan adalah sebesar 4 persen gaji/pensiun. Sebesar 2 persen menjadi beban PNS/PP dan sebesar 2 persen ditanggung pemerintah,” ungkap Agung.

Mulai tahun depan, ketika penyelenggaraannya beralih ke BPJS, besaran iuran itu akan berubah. Yaitu sebanyak 3 persen ditanggung pemerintah, namun pensiunan tetap 2 persen. Ini adalah bentuk keberpihakan kami terhadap PWRI. Sebab pensiun bukan akhir perjuangan, tapi awal dari perjuangan baru” imbuh Agung Laksono.

Dalam kesempatan itu, Ketua PB PWRI, Haryono Suyono mengatakan, penghargaan diberikan kepada Pakde Karwo karena telah berhasil memajukan PWRI di Jatim. “Pakde Karwo sangat mendukung dan membina komunitas pensiunan baik secara moril maupun materil sehingga PWRI Jatim terus berkembang. Bahkan anggotanya sampai ke desa-desa. Tak heran usia harapan hidup di Jatim juga tinggi” pujinya.

Ketua panitia penyelenggara, Fuad Bawazier mengatakan, acara ini diselenggarakan untuk mengingat jasa-jasa dan pengabdian anggota, pejabat dan tokoh masyarakat bagi perkembangan PWRI baik di tingkat pusat, daerah maupun instansi. Penghargaan terdiri dari tiga tingkatan. Pertama adalah Wredatama Nugraha Utama, Kedua, Wredatama Nugraha Madya, dan tingkat ketiga adalah Wredatama Nugraha Pratama.

Jumlah usulan penerima penghargaan yang masuk dari pusat maupun daerah adalah sebanyak 597 orang. Kemudian setelah dilakukan penyaringan yang ketat, jumlahnya menjadi 485 orang. Rinciannya untuk tingkat Utama sebanyak 11 orang, Madya 99 orang, dan tingkat Pratama sebanyak 375 orang.

Selain Pakde Karwo, penerima Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha Utama itu antara lain Menko Perekonomian RI, M. Hatta Rajasa, Menteri Pertanian RI masa bakti 1993-1998, Syarifudin, Menteri Penerangan RI masa bakti 1983-1997, Harmoko, Menteri Perhubungan RI masa bakti 1988-1993, Azwar Anas, Menteri Perhubungan RI masa bakti 2001-2004, Agum Gumelar, Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo H. Sarundajang, Wakil Gubernur Jawa Tengah masa bakti 1985-1990, Suparto.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekjen PB PWRI, Progo Nurdjaman, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi, dan Kepala BKD Jatim, Akmal Boedianto.

SOLIDITAS KORPRI SLEMAN

“SOLIDITAS KORPRI” disampaikan oleh dr. Sunartono, M.Kes pada Sosialisasi Pengembangan Usaha DP KORPRI Kab. Sleman

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berdiri sejak tanggal 29 Nopember 1971. Demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. Sebagai Pegawai Negeri Sipil mau tidak mau, suka tidak suka harus menjadi anggota KORPRI seperti yang telah tertuang dalam Munas VII KORPRI Anggaran Rumah Tangga Bab I Pasal 2.

KORPRI merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai satu-satunya organisasi PNS, dan fungsi PNS sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan, maka dalam situasi politik apapun KORPRI harus mampu untuk tetap menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, sehingga KORPRI Kabupaten Sleman harus tetap solid dan netral.

Sebagai wadah berhimpunnya para penyelenggara pemerintahan, organisasi KORPRI harus menjadi organisasi professional dan mandiri sehingga tetap bisa mengawal penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi apapun. Tantangan yang dihadapi oleh KORPRI ke depan semakin berat dalam rangka membangun kesadaran anggota KORPRI agar memiliki rasa solidaritas yang kuat, menjalin persatuan dan kesatuan serta solidaritas dan kohesivitas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. KORPRI juga harus mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Untuk menjadi professional, maka setiap anggota KORPRI harus memilki kemampuan tinggi, taat azas dan taat aturan serta bertindak sesuai etika. KORPRI memiliki Kode Etik yang dinamakan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.dan Kode Etik inilah yang menjadi pedoman sikap dan tingkah laku anggotanya.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga KORPRI pasal 35 diamanatkan bahwa setiap Kabupaten diwajibkan membentuk Dewan Pengurus KORPRI unit Kabupaten. Di Kabupaten Sleman telah terbentuk dan telah dikukuhkan sebanyak 48 unit, terdiri dari 29 unit instansi, 17 unit kecamatan, dan 2 unit BUMD, disamping itu ada 1 (satu) unit instansi vertikal yang masuk menjadi anggota KORPRI Kabupaten Sleman yaitu unit Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setiap tahun Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman mempunyai program pembinaan ke unit-unit dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tali persaudaraan antara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman dengan Dewan Pengurus KORPRI unit.
2. Menyampaikan informasi program-program yang sedang dan telah dilakukan Dewan Pengurus KORPRI.
3. Menjaring masukan-masukan untuk bahan penyusunan program kerja tahun berikutnya.

Keberhasilan program KORPRI sangat tergantung pada kemauan, kesadaran, niat baik, tekad, semangat, dan partisipasi dari anggota KORPRI. Oleh karena itu marilah semua komponen KORPRI bekerjasama dan bahu membahu menyukseskan program-program KORPRI.

TANTANGAN TUGAS HUMAS

TANTANGAN TUGAS HUMAS PEMERINTAH SEMAKIN KOMPLEKS

Senin, 26 Agustus 2013 14:39 Admin1

(Solo, 23/8/2013) Humas kelembagaan pemerintah saat ini menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dituntut untuk selalu melakukan pembenahan baik menyangkut hal-hal yang sifatnya profesionalisme diri ataupun terus menyempurnakan konstelasi/kedudukan kelembagaannya. Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam acara diskusi “Konsolidasi Humas Pemerintah di Ruang Publik”, yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dengan Kementerian Pekerjaan Umum , di Solo 23-24 Agustus 2013.

Acara yang dihadiri oleh redaksi  www.dephub.go.id atas undangan Bakohumas tersebut, diikuti peserta para praktisi humas/komunikasi publik kelembagaan pemerintah pusat dan daerah serta menghadirkan pembicara diantaranya Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana serta Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo. Menurut Danang, publik saat ini merupakan publik yang terus berubah sangat dinamis sebagai akibat perubahan situasi politik, ekonomi yang semakin cepat berubah dari waktu ke waktu dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Kondisi demikian menurut Danang mau tidak mau menuntut penyelenggaraan Humas Pemerintah dilakukan dengan lebih progresif tidak lagi business as usual.

Danang berpendapat, salah satu hal yang perlu ditingkatkan menyangkut profesionalisme diri humas pemerintah adalah mengelola hubungan dengan media. “Seorang PR mustinya memiliki kecakapan komunikasi yang bagus yang didasarkan kemampuan menerima dan mengolah informasi dengan baik,” ujar Danang.  Menurut Danang saat ini informasi selalu datang bak tsunami, informasi bisa menjadi bernilai atau tidak tergantung dari bagaimana kemampuan mengolah tsunami informasi itu.
Selain profesionalisme diri, Danang masih juga menganggap kedudukan kelembagaan humas Pemerintah saat ini masih menjadi masalah. Menurutnya kelembagaan humas Pemerintah masih perlu terus diperbaiki. Meski umumnya di kalangan Kementerian kedudukan humas saat ini secara structural sudah memadai, namun hampir semua di kalangan pemerintah daerah humas secara struktural masih menjadi bagian level bawah organisasi. “Humas di Kementerian secara struktural sudah cukup bagus sejak tahun 2007, tapi bagaimana dengan kinerjanya setelah sekian tahun, apakah kita sudah berpuas diri dengan kondisi yang ada saat ini?”, ujar Danang.

Namun Danang juga tidak membantah pendapat peserta diskusi bahwa permasalahan organisasi humas bukan hanya menyangkut struktur, tetapi justru kadang leibih dominan menyangkut budaya organisasi. Tanggapan peserta yang mengemuka menyebutkan bahwa seringkali budaya yang tumbuh dalam organisasi birokrasi pemerintahan tidak mampu mendukung humas menjalankan fungsinya dengan baik meskipun secara struktural sebenarnya kedudukannya sudah memadai. “Mari kita semua ikut berperan memperbaiki permasalahan budaya ini,” ajak Danang.

Sementara itu Gatot S Dewa Broto yang berbicara selaku PPID Kementerian Kominfo menjelaskan dalam 2-3 tahun belakangan ini Humas Pemerintah juga disibukkan dengan berbagai permasalahan menyangkut pelayanan informasi sebagai bagian pelaksanaan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP). Menurut Gatot sebetulnya pelaksanaan UU KIP tidak hanya menyangkut tugas humas pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab semua unit kerja terutama yang berhubungan dengan dokumentasi data dan informasi. Hingga kini menurut Gatot pihaknya sudah mencatat seringnya terjadi persengketaan informasi antara kalangan publik peminta informasi dengan berbagai instansi kelembagaan pemerintah yang dimintai informasi. Gatot berpendapat, persengketaan informasi tersebut umumnya terjadi karena berbagai kelemahan pada instansi pemerintah yang dimintai informasi seperti menganggap ringan kewajiban menyediakan informasi publik. “Sebetulnya persengketaan informasi publik dapat diminimalisasi dengan berbagai strategi,” kata Gatot seraya membeberkan berbagai strategi yang dimaksud, mulai dari penataan organisasi pelayanan informasi, penyisiran dan permahaman peraturan perundangan diluar UU KIP yang memiliki relevansi, serta uji konsekuensi informasi. PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, (BRD)

Humas Pemerintah Harus Imbangi Humas Swasta

Humas Pemerintah Harus Imbangi Humas Swasta

Peserta Bimbingan Teknis Bakohumas, Solo.n

Kehumasan di lingkungan pemerintahan diharapkan mampu menandingi profesionalisme kehumasan swasta. Apalagi di era digital, komunikasi publik juga menjadi tantangan tersendiri bagi humas-humas pemerintah.
"Seharusnya tidak ada dikotomi antara humas pemerintah dan humas swasta. Humas ya humas. Peran dan fungsinya sama. Ini yang harus kita bangun bersama," kata Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Ismail Cawidu di acara Bimbingan Teknis Bakohumas yang diselenggarakan Kemenkominfo dan Media Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Selasa (19/3).
Ismail menjelaskan tantangan humas pemerintah ke depan juga semakin tidak mudah mengingat keterbukaan informasi publik yang disertai pesatnya digital media membuat arus informasi di masyarakat kian tidak terbendung.
"Tantangannya tidak mudah. Humas berfungsi menyediakan dan melayani publik, membagi kepercayaan publik terdapat institusinya," tegasnya.
Dalam menyediakan informasi kepada publik, menurut Ismail, humas pemerintah harus memiliki kreativitas mengolah data dan informasi agar menarik perhatian dan menjadi acuan bagi publik.
Sedangkan dalam fungsi melayani, lanjutnya, humas harus siap pelayan instansi terkait setiap saat, mampu memanfaatkan teknologi informasi. "Jangan sampai, pimpinan sebuah instansi tidak mengenal humasnya, atau si humas tidak bisa melakukan korespondensi elektronik, baik melalui email maupun social media lainnya," tandas Ismail
Terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan kehumasan di lingkungan pemerintahan, Kemenkominfo bersama Media Indonesia menyelenggarakan bimbingan teknis Bakohumas se Indonesia yang digelar di Hotel Horison, Solo, Selasa-Rabu (20/3). Bimbingan teknis ini diikuti humas-humas pemerintahan daerah, kementerian dan lembaga tinggi lainnya. (Ferdinand)

Pengajian Bulanan Jum'at 30 Agustus 2013

Kegiatan Halal Bi Halal Semarang

Humas, Fungsi Vital dalam Organisasi

Humas, Fungsi Vital dalam Organisasi

Administrator | Rabu, 29 Mei 2013 - 15:03:43 WIB | dibaca: 945 pembaca

Kepala Biro Umum dan Humas membuka kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Kehumasan

Ciawi - Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Pertanian, Sigit Wahyudi, mengingatkan bahwa fungsi humas merupakan fungsi vital dalam suatu organisasi. Fungsi tersebut diantaranya dalam sosialisasi program, manajemen pencitraan, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan termasuk media massa. Hal ini disampaikan dalam pembukaan kegiatan Forum Komunikasi Fungsional Pranata Humas dalam rangka Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Kehumasan pada hari Kamis, 23 Mei 2013. Acara ini diselenggarakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi , dihadiri 56 orang peserta yang terdiri dari Pranata Humas, Calon Pranata Humas, Tim Penilai Pranata Humas, dan Staf Sekretariat Jabatan Fungsional Kehumasan Kementerian Pertanian. Adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengenalkan lebih mendalam mengenai pentingnyapendidikan dan pelatihan di bidang informasi dan kehumasan sebagai syarat utama untuk diangkat sebagai pejabat fungsional pranata humas.

Kepala Biro Umum dan Humas juga menekankan, bahwa humas sangat berpengaruh terhadap fungsi organisasi secara keseluruhan. Hal ini seharusnya dapat disadari sebagai upaya dalam memaksimalkan tugas dan fungsi humas sebagai corong komunikasi di Kementerian Pertanian. Fungsi tersebut dimaksimalkan melalui optimalisasi peranan jabatan fungsional pranata humas, sehingga pranata humas diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kehumasan.

Sebagai narasumber utama dalam pertemuan ini, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan mengenai kegiatan dan fasilitas diklat bagi pranata humas dan calon pranata humas yang belum menjalani diklat sebagai persyaratan pengangkatan jabatan fungsional. Selain itu, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian menjelaskan tentang jabatan fungsional pranata humas di Kementerian Pertanian dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebagai inti dari kegiatan ini, praktisi pranata humas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan mengenai butir kegiatan untuk pencapaian angka kredit bagi jabatan fungsional pranata humas serta mengajak peserta bimbingan teknis untuk mencoba mengisi DUPAK bersama-sama sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.

Dalam kegiatan ini, para peserta tampak antusias terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang terlontar mengenai butir-butir kegiatan untuk mempertajam pengetahuan mereka mengenai pentingnya jabatan fungsional Pranata Humas. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para pranata humas dan calon pranata humas dapat lebih memahami dan mampu mengisi DUPAK sesuai dengan butir kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sumber Berita: http://umum-humas.setjen.deptan.go.id

HUMAS BUKAN TEMPAT "BUANGAN".

HUMAS BUKAN TEMPAT "BUANGAN".

Administrator | Jumat, 30 Agustus 2013 - 15:20:53 WIB | dibaca: 11 pembaca

(Lombok, 27 Agustus 2013) Profesi kehumasan, baik institusi swasta maupun  pemerintah, mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi aktual yang ada yaitu pertama, tuntutan dan ekspetasi publik akan hak atas informasi. Kedua, kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional di bidang kehumasan.

"Ada yang bilang kalau orang Humas itu ada 2 kategori, pertama adalah tempat buangan bagi yang bermasalah dengan pimpinan dan yang kedua memang orang tersebut berkompeten di bidang Humas, tetapi saya yakin hanya pimpinan yang bodoh yang membuang orang ke Humas" canda Gubernur NTB dalam sambutannya pada pertemuan Bakohumas regional Indonesia Timur di Lombok.

Secara definitif profesi pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karekteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Karakteristik itu antar lain : keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis, ada asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institusional, lisensi, otonomi kerja, kode etik, layanan publik dan altruism serta imbalan yang proposional.

Dalam profesi humas pemerintah, ada beberapa isu strategis melingkupi kinerja humas pemerintah masih harus menghadapi belum sinergis dan singkronnya peran antara lembaga humas. Secara umum kapasitas SDM sudah mencukupi, namun belum optimal dalam mengkondisikan dirinya sebagai simpul informasi bagi publik.

Standar kompetensi profesi mempunyai daftar unit komptensi dan unit-unit kompetensi yang meliputi kemampuan umum, inti, dan khusus. Sedangkan jenjang kualifikassi dalam SKKNI melingkupi humas junior, madya, ahli dan manjerial. Kualifikasi tidak harus dilakukan secara berjenjang, tapi tingkat pencapaian didasarkan pada hasil uji kompetensi yang dilakukan LSP dan diakui oleh organisasi atau tempat mereka bekerja. Standar kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Tujuannya adakah pertama, meningkatkan profesionalisme praktisi humas dalam menjalankan fungsi manajemen. Kedua, menjadi tolak ukur kinerja para praktisi hunas profesional. Ketiga, menghasilkan pengelompokan keahlian praktisi humas sesuai standarisasi yang divalidasi lembaga sertifikasi dan agar praktisi humas memiliki standar dan kode etik yang baku dalam menjalankan profesinya. (yudi)

Sumber Berita: http://umum-humas.setjen.deptan.go.id

---