Training ESQ, Langkah Awal Revolusi Mental Aparatur

 

JAKARTA -  Nilai-nilai  Integritas,  Profesional,  dan  Akuntabel  (IPA)  yang  dijunjung  tinggi Kementerian PANRB diperkuat melalui pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) bagi seluruh pegawai. Hal itu merupakan salah satu bentuk revolusi mental bagi aparatur negara. 

 

Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur, Rini Panganti, yang membuka pelatihan mengatakan bahwa pelatihan seperti ini untuk mengingat kembali nilai-nilai IPA yang kadang mungkin terlupakan. ”IPA sebaiknya dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dijadikan sebagai pedoman saja,” ujar Rini. 

Setelah mengikuti pelatihan ini, Rini berharap nilai IPA dapat semakin kuat dan dapat ditularkan kepada yang lainnya. Trainer ACT Consulting  Iman Herdimasyah  mengatakan bahwa jika program Kementerian PANRB sukses,  maka kementerian lain pun juga akan sukses. Revolusi mental dapat berhasil dengan mengubah mindset dan culture set. Yang masih menyimpang diperbaiki dan yang sudah sesuai, ditingkatkan.

 

Ada beberapa pegawai Kementerian PANRB yang belum pernah mengikuti pelatihan sama sekali, tetapi ada pula pernah ikut sampai berulang kali. Kali ini, pelatihan ESQ dibagi menjadi  dua  gelombang.  Sebanyak 162 orang ikut  gelombang pertama yang diselenggarakan di ruang Serbaguna Kementerian PANRB, Jumat - Sabtu (12 – 13 /12).  Sementara gelombang kedua akan dilangsungkan minggu depan. (rr/HUMAS MENPANRB)

     Sumber : http://www.menpan.go.id

Tinggalkan Gaya Priyayi, untuk Kembalikan Wibawa Aparatur Negara

SUKABUMI - Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo agar aparatur negara meninggalkan gaya hidup priyayi (feodal) menjadi melayani, bukan untuk mencurigai atau tidak mempercayai kinerja para ASN. Tetapi hal itu dilaksanakan untuk mengembalikan kewibawaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi  saat mengunjungi kantor Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (23/12/2014). Dalam kesempatan itu, Menteri Yuddy didampingi oleh Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dan dihadiri oleh seluruh jajaran ASN kota Sukabumi.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, selama ini paradigma pegawai negeri adalah priyayi. “Preseiden Jokowi mau menjadikan para aparatur ini sebagai teladan dengan mengembalikan paradigma priyayi menjadi melayani," ucapya.

Kepada seluruh aparatur di Pemkot Sukabumi, Yuddy juga mengungkapkan mengenai pentingnya blusukan ke warga. Selain bisa mengetahui persoalan warga, aparatur juga bisa menjalin kedekatan dengan rakyat. "Kalau rakyat sudah dekat dengan kita maka program-program yang kita buat untuk kesejahteraan rakyat bisa dengan mudah kita jalankan dan rakyat pun pasti akan membantunya," tutur Yuddy.

Selain itu, Yuddy juga menjelaskan mengenai pentingnya aparatur negara hidup sederhana. Menurutnya, kebijakan yang hanya mengijinkan mengundang paling banyak 400 orang saat acara pernikahan tidak akan menimbulkan sikap iri dari rakyat. Kalau dulu itu pejabat bikin pesta meriah, di hotel mewah dengan mobil yang mewah dan undangan banyak. Rakyat pasti berpikir dia yang bikin acara tetapi kita yang kena imbasnya karena mereka kena macet. 

Ini juga menyakiti hati rakyat, menghilangkan kewibawaan negara. Makanya kebijakan ini kita buat, tidak boleh mengundang lebih dari 400 orang saat acara pernikahan sehingga tidak akan timbul keirian di hati rakyat. 

Oleh karena itu, Yuddy berharap agar kebijakan ini bisa dijalankan dengan konsisten, sehingga rakyat bisa melihat jika aparatur sipil saat ini sudah sangat berbeda. "Kita semua juga harus kerja ikhlas. Pelayanan publik harus dijalankan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah sehingga kota Sukabumi akan menjadi kota yang semakin maju," imbuhnya. (HUMAS MENPANRB)

    Sumber : http://www.menpan.go.id/

Pesan Jokowi untuk Korpri: Berikan Pelayanan Cepat

By Sugeng Triono 

on Dec 01, 2014 at 09:45 WIB

• Share
• Comment (0)

Jokowi (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada seluruh pegawai negeri agar dapat memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat. Presiden berharap pegawai negeri meningkatkan budaya kerja yang lebih berkualitas.

"Pada HUT ini saya berpesan untuk bisa jadi guru, teladan bagi perubahan seluruh masyarakat. Saya berpesan untuk memahami dan penataan birokrasi yang bersih, kompeten, mampu melayani masyarakat dengan cepat, percepatan budaya kerja yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan perubahan strategis," ujar Jokowi dalam pidatonya di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Selain meninggalkan proses birokrasi yang selama ini dikenal lambat, pada acara ini Jokowi juga meminta Korpri yang merupakan alat negara tidak memiliki mental berkuasa dalam melayani masyarakat.

"Berikan birokrasi yang cepat, tinggalkan mentalitas kuasa. Buktikan pada masyarakat integritas dan kerja aparatur negara semakin berkualitas agar bisa dibanggakan, dan tingalkan ego sektoral dan kedaerahan," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi yang baru pertama kali memimpin HUT Korpri sejak diangkat menjadi Presiden RI pada 20 Oktober lalu tidak lupa mengucapkan selamat kepada Korps ini.

"Seluruh anggota Korpri, kita bisa ikuti upacara ke-43 Korpri. Segenap anggota Korpri dimanapun Anda bertugas, atas nama negara atas nama Indonesia selamat memperingati hari jadi ke-43, disertai terima kasih," lanjut Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, sejak berdiri pada 29 November 1971 Korpri telah bertanggung jawab memberikan pelayanan pada masyarakat. Dia mengingatkan, dengan terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) organisasi Kopri akan bertransformasi menjadi Korp Pegawai ASN RI. "Dengan tujuan menjaga kode etik standar profesi ASN, serta mewujudkan ASN sebagai pemersatu bangsa," tutup Jokowi. (Sun/Mut)

     Sumber : http://news.liputan6.com

MenPAN RB Sebut Tak Perlu Perayaan Ala Priayi di HUT Korpri

By Achmad Dwi Afriyadi 

on Dec 01, 2014 at 12:28 WIB

• Share
• Comment (0)

Yuddy Chrisnandi (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merayakan hari jadinya ke 43 yang ditandai prosesi upacara hari ini. Dalam acara tersebut, hadir pembina upacara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pada perayaan ini Presiden Jokowi mencetuskan 'Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara' (ASN).

Meski demikian, saat peluncuran Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara tak nampak kegiatan peluncuran balon ataupun pemencetan sirine. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, perayaan merupakan kebiasaan birokrasi priayi.

"Saya pikir include  ke pesan-pesan beliau, temanya sudah jelas revolusi mental ASN. Kami sudah tidak perlu lagi yang simbolik, pijit sirine pelepasan balon. Itu birokrat priayi. Ini  birokrat merakyat. Jadi begitu diperintahkan revolusi mental ASN dan dilaksanakan hari ini dan pas peringatan HUT Kopri gerakan itu bergulir," kata dia, di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Yuddy mengatakan, revolusi mental merupakan janji Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pelaksanaan revolusi mental itu mesti ada perubahan sikap pegawai negara yang sebelumnya priayi menjadi pelayan rakyat.

"Dia digaji oleh pemerintah, uang dari rakyat, rakyat dengan sebongkah harapan. Mereka harus simpati, melayani rakyat, itu kan harus direvolusi," ujar Yuddy.

Dalam sambutannya di hadapan peserta upacara, Jokowi mengatakan Korpri harus menjadi teladan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi mesti bersih dan bekerja cepat.

Jokowi menambahkan, pegawai negara mesti menuju ke pola pikir yang lebih cerdas, inovatif dan tanggap pada perubahan yang ada di sekitarnya. "Tinggalkan mentalitas priayiatau penguasa, jadi birokrat yang mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat," kata Jokowi. (Amd/Ahm)

     Sumber : http://bisnis.liputan6.com

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI IBU,Dharma Wanita Persatuan BAPETEN serta DPN Korpri

22-12-2014 09:01

(Jakarta, BAPETEN) Upacara bendera dalam memperingati Hari Ibu, dilaksanakan di halaman Gedung BAPETEN, Senin (22/12/14) pagi. Upacara yang mengangkat tema Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian ini, diikuti oleh pejabat eselon I, II, III, IV dan segenap pegawai BAPETEN, Dharma Wanita Persatuan BAPETEN serta DPN Korpri. Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, bertindak sebagai pembina upacara.

Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa.

Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber : http://www.bapeten.go.id/

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2015

Diah Anggraeni,Curhat Pengalaman Kerja Bersama Gamawan Fauzi

Rabu, 20 Agustus 2014 15:01:57 | Berita Kemendagri | (200 view)

 Selama tujuh tahun memangku jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menorehkan berbagai kenangan manis bagi Diah Anggraeni.

Melalui dua kabinet pemerintahan, yakni Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan KIB II, Diah mengaku telah menjalani tiga pola kepemimpinan yang diasuh oleh tiga Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yakni M Ma’ruf, Mardiyanto, dan Gamawan Fauzi.

Dan, kepemimpinan di bawah Mendagri Gamawan Fauzi lah merupakan masa kepemimpinan yang paling lama dan mencatatkan berbagai kenangan baginya.

“Dalam dua periode Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, kami dibimbing oleh tiga orang Mendagri. Dari tiga orang Mendagri tersebut, kami mengalami masa kepemimpinan Mendagri yang paling lama bersama Bapak Gamawan Fauzi, yaitu mulai Oktober 2009 sampai dengan April 2014 atau selama empat tahun enam bulan,” kenang Diah.

Terhitung 30 April 2014, Diah sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekjen Kemendagri. Posisinya saat ini digantikan oleh Yuswandi A Tumenggung, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda).

Kini, Diah mengisi hari-harinya dengan kesibukan di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Diah mengaku, ada dua memori pribadi yang tak terlupakan baginya atas kearifan Mendagri Gamawan Fauzi selama memimpin roda birokrasi di Kemendagri bersama dirinya.

Pertama, penugasan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemendagri menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya selama empat tahun berturut-turut mendapatkan opini disclaimer.

Berkat bimbingan dan kerja sama yang solid dengan seluruh pimpinan komponen, Kemendagri akhirnya dapat mencapai opini WTP mulai tahun 2011 sampai saat ini.

Kedua, pelimpahan kepercayaan penuh dari Mendagri Gamawan Fauzi kepada Sekjen selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam menyeleksi dan mempromosikan para pejabat eselon II, III, dan IV.

Pelimpahan kepercayaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh anggota Baperjakat, meski pun persetujuan akhir atas promosi jabatan tersebut merupakan wewenang Mendagri.

“Atas kearifan Mendagri tersebut, tiada kata yang lebih indah yang patut disampaikan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas seluruh arahan dan bimbingan Mendagri kepada kami selama melaksanakan tugas selaku Sekjen Kemendagri,” tutur Diah.

Diah pun bercerita, selama rentang waktu tujuh tahun melaksanakan tugas selaku Sekjen Kemendagri, ia memiliki prinsip bahwa pekerjaan sehari harus dituntaskan dalam sehari, karena besok akan berhadapan dengan tugas lain. Prinsip penuntasan tugas dalam sehari membuatnya seringkali bersikap tegas terhadap para pejabat terkait, baik para pejabat eselon I Kemendagri, para sekretaris komponen, maupun para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Setjen yang sehari-hari membantu melaksanakan tugas kesetjenan. Namun, hal itu semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kinerja Kemendagri.

Jika memang ada kelemahan, kekurangan dan keterbatasan selama memimpin Sekjen Kemendagri, saat Penyerahan Memori Jabatan Sekjen Kemendagri di Jakarta, 9 Mei lalu, Diah pun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Mendagri dan seluruh jajaran Setjen Kemendagri.

“Sebagai penutup, perkenankan kami atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan pamit kepada Mendagri dan seluruh jajaran Setjen Kemendagri. Untuk selanjutnya kami mohon ijin Mendagri untuk bergabung mengemban tugas baru di IPDN,” ucap Diah. (adv/sam/jpnn)

Sumber :Jawa Pos

Tags :Berita Kemendagri

HUT Korpri ke 43 Pemerintah Kabupaten Ponorogo

HUT KORPRI KE 43 TAHUN 2014

SANGAT SEDERHANA

PONOROGO – Bertempat di halaman Pendopo Agung Ponorogo Senin (1/12/2014) dilaksanakan upacara peringatan HUT KORPRI tahun 2014. Upacara yang diikuti oleh para anggota Korpri tersebut cukup sederhana dan berjalan lancar. Pada acara tersebut Bupati Ponorogo H.Amin SH bertindak sebagai inspektur upacara berkenan menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada PNS yang telah paripurna diwakili oleh sekretaris desa Bedi Kulon Kec.Bungkal dan penjaga sekolah SMPN 1 Ponorogo.

H.Amin SH dalam amanatnya  membacakan sambutan tertulis Presiden RI Joko Widodo yang diantaranya menyampaikan tentang UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), KORPRI akan tertranformasi menjadi Korp Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (ASNRI) dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan tanggap pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korp ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk itu sebagai organisasi yang merupakan bagian integral pemerintahan di minta fungsi – fungsi sebagaimana yang tercantum dalam UU ASN dapat mewujudkan secara bertahap dengan tetap berpedoman  pada amanat Panca Prasetya Korpri. (Panji)

     Sumber : http://www.ponorogo.go.id

DI HUT KORPRI KE 43, PNS TELADAN TERIMA PENGHARGAAN

 Senin, 01 Desember 2014 - 17:08:23 WIB
Diposting oleh : A. Rasmuddin

29 November merupakan hari bersejarah bagi organisasi Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI). Puncak perayaan HUT KORPRI yang ke 43 kali ini, diperingati dengan upacara bendera, pada Senin 1 Desember 2014. Berkenaan dengan momentum tersebut, beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan tersebut diberikan kepada PNS yang telah berbakti selama 10, 20, dan 30 tahun.

Wakil Bupati Mamuju, Ir. H. Bustamin Bausat selaku inspektur upacara, membacakan sambutan seragam dari Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Dirinya berpesan kepada jajaran KORPRI untuk dapat menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, Presiden RI juga berharap agar setiap PNS dapat memahami dan melaksanakan penataan birokrasi, hingga tercipta birokrasi yang bersih, berkompeten dan mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat.

Sekedar diketahui, dalam memeriahkan momentum bersejarah KORPRI kali ini, turut digelar berbagai perlombaan dibidang olahraga, juga olahvocal. Dimana, perlombaan tersebut dilaksanakan seminggu sebelum puncak HUT KORPRI. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Mamuju terpilih menjadi juara umum pada pertandingan tahun ini. Pasca upacara bendera, sejumlah pejabat daerah menyerahkan tropi dan bingkisan kepada pemenang lomba yang dipertandingkan. (HMS-Dian Hardianti Lestari)

     Sumber : http://mamujukab.go.id

Presiden Minta ASN Layani Masyarakat

Senin, 01 Desember 2014 - 23:38 WIB

KANALSATU – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara /ASN (d/h Pegawai Negeri Sipil/PNS) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, tepat, murah, mudah, dan diminta tinggalkan mentalitas priyayi.

“Jadilah birokrat yang melayani dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” pesan Presiden Jokowi, saat menjadi Inspektur Upacara di HUT ke-43 KORPRI, di area Monas-Jakarta, Senin (1/12) – seperti diriliskan oleh Bagian Humas, Setneg melalui setneg.go.id.

Menurut Presiden, guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, seluruh anggota KORPRI perlu mempercepat perubahan mindset dan cultureset melalui revolusi mental ASN.

“Di era globalisasi yang penuh dinamika dan tantangan ini, pola pikir dan budaya kerja apartur negara harus lebih canggih, gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis,” jelas Presiden Jokowi.

Upacara Peringan Hari KORPI itu, mengambil tempat di area Monumen Nasional (Monas) yang dihadiri oleh puluhan ribu ASN, berbaris rapi, teratur, dan berbusana seragam batik biru cerah. Ribuan ASN itu berasal dari seluruh Kementerian , sebagian lagi dari Pemerintah Daerah . Upacara dipimpin langsung Presiden Joko wi , dengan inspektur upacara Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta KORPRI sebagai induk organisasi yang mewadahi ASN diharapkan menjadi teladan bagi perubahan. “KORPRI harus memahami tugas, dan fungsi dalam melaksanakan penataan birokrasi, sehingga menjadi birokrasi yang bersih, kompeten dan mampu melayani masyarakat lebih cepat lagi,” katanya.

Sebagaiman diketahui, dengan lahirnya UU No.5 TH 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)-, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI). Organisasi ini berperan menjaga kode etik profesi, dan standar pelayanan profesi, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

“Fungsi-fungsi yang diperintahkan dalam UU ASN harus dapat diwujudkan secara bertahap, dengan tetap berpedoman pada amanat Panca Prasetya KORPRI”, ujar Presiden Jokowi.

     Sumber : kanalsatu.com

KORPRI Harus Tunjukkan Perannya Sesuai Perkembangan Jaman

 Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI mengingatkan, agar anggota KORPRI sebagai aparatur negara harus tetap meningkatkan perannya, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah.

KORPRI harus selalu menunjukkan peran dan tanggung jawab sesuai perkembangan jaman guna mengarahkan anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang,” ujar Menteri dalam sambutannya pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI di Jakarta, Selasa (19/1).

Lebih lanjut dikatakan, KORPRI sebagai organisasi yang mandiri dan profesional, yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, harus senantiasa bergerak bersama komponen bangsa lainnya untuk secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa.

Era reformasi, lanjut Mangindaan, telah mengembalikan peran utama birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan, di mana birokrasi tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Untuk itu, transformasi budaya paradigma baru menjadi penting, agar pegawai negeri sipil dapat semakin efektif dan profesional dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Karena itu reformasi birokrasi tidak boleh terhenti, tetapi harus dilanjutkan. Dukungan dan pengertian semua pihak tetap diperlukan, agar reformasi birokrasi dapat mencapai tujuan sebagaimana kita kehendaki bersama, ujarnya.

Dikatakan juga bahwa harapan rakyat sangat tinggi kepada pemerintah. Karena itu, jangan kecewakan. Marilah kita berbuat sekuat tenaga, bekerja segiat mungkin, berihktiar dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab dan semangat untuk berbuat terbaik, tandasnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar itu, Menpan dan Reformasi Birokrasi juga mengingatkan bahwa DPN KORPRI periode 2009 – 2014 ini memiliki sejumlah PR. Antara lain belum terealisasinya batas usia pensiun PNS 56 tahun menjadi 58 tahun, belum dibayarkannya tunjangan jabatan struktural pada beberapa sekretariat Unit Nasional KORPRI atau sekretariat DPN KORPRI Kementerian/LPNK sebagai tindak lanjut Permenpan No. 13/2008, dan belum dibayarnya iuran pensiun. PR lainnya adalah pengembalian asset KORPRI yang masih dikuasai Yayasan KORPRI. (HUMAS MENPAN-RB)

     Sumber : http://www.indonesia.go.id

RAB Donor Darah

Pertahankan PT Taspen dan PT Asabri

Untuk Lindungi PNS,TNI/Polri

     Perusahaan jaminan social untuk PNS, TNI/Polri beserta keluarganya harus tetap dilaksanakan oleh PT Taspen dan PT Asabri.Hal ini mengingat paling lambat 2029, kedua perusahaan jaminan social tersebut harus mengalihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat dalam UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).Jangan disamakan PNS,anggota TNI/Polri dengan para pekerja swasta lainnya karena kedua pegawai negeri tersebut memiliki tugas/karakteristik sendiri khususnya dalam mengemban tugas-tugas Negara.

Demikian benang merah dari seminar yang bertema “PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara jaminan social bagi ASN,Pejabat Negara dan TNI/Polri yang diselenggarakan
Rabu (10/12) di gedung PT Taspen Jakarta. Hadir dalam seminar itu Dirut PT Taspen Iqbal Latanro,Dirut PT Asabri Adam Damiri, pejabat dari PT Jamsostek,PTAskes,Kemenaker,Kemenkumham,Kemenpan dan RB.Seminar menampilkan pembicara dari akademisi Prof.Eko Prasodjo, Dirjen Peraturan Perundang-unganan Kemenhumham DR.Wiciptao Setiadi.

Khususnya untuk jaminan social bagi anggota TNI/Polri, ternyata santunan bila meninggal sangatlah kecil.Hal ini karena premi hanya dibayarkan dari pemotongan gaji.Tidak ada premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang dalam hal ini pemerintah. Lain halnya jaminan social bagi para pekerja swasta, disamping dari iuran pekerja, juga ada premi dari iuran pemberi kerja/perusahaan.

 Khususnya anggota TNI/Polri  yang gugur,tewas, hilang dalam melaksanakan tugas Negara seperti dalam pertempuran. Padahal mereka ini dengan jiwa raganya mempertahankan dan membela NKRI.Selain itu bagi PNS, anggota TNI/Polri kondisi mentalnya galau bila menjelang pensiun karena penghasilannya jauh berkurang.Jelas bagi anggota TNI/Polri akan mendegradasi mental/moral. Bagi PNS kegalauan ini bisa  mengakibatkan perilaku yang kontra produktif. Seolah-olah dunianya akan kiamat.Apalagi bila anak-anaknya masih memerlukan biaya untuk pendidikan lanjutan, belum memiliki rumah sendiri yang memadai.

Dibandingkan dengan Negara lain yang pemberi kerja/pemerintahnya ikut memberikan premi kepada anggot Polisi dan angkatan bersenjatanya, TNI/Polri sangat tertinggal jauh. Seharusnya wajar, bila anggota TNI/Polri yang gugur mendapatkan santunan minimal Rp 500 juta.Dalam satu tahun, dalam kedanaan Negara, damai, tdiak ada peperangan seperti saatini, rata-rata anggota TNI/Polri yang gugur, tewas 100 orang. Seharusnya dalam satu tahun Negara menyediakan santunan untuk itu Rp 50 miliar. Tetapi kenyataannya, keluarga TNI/Polri yang tewas,gugur, hidupnya menderita sekali.

Korpri Pekanbaru Beri Jaminan Kesehatan dan Pendidikan

Senin, 8 Desember 2014 | Dibaca 16 kali

Pekanbaru, (Analisa). Dewan Pengurus Korps Pegawai Negara Republik Indonesia (Korpri) Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 akan memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi seluruh anggota Korpri.

Selain memberikan bantuan jaminan kesehatan, Korpri Pekanbaru juga memberikan beasiswa kepada putra-putri anggota Korpri yang berprestasi.

Ketua Korpri Pekanbaru  Azharisman Rozie melalui Sekretaris Rizal, Selasa (2/12) mengatakan kedua tersebut sudah menjadi program Korpri Pekanbaru setelah dikukuhkan Walikota Pekanbaru Firdaus MT pada 10 November lalu.

“Tujuan dari dilakukannya program bantuan kesehatan dan pendidikan bagi anggota Korpri ini tentunya untuk mensejahterakan anggota. Semoga dengan adanya perhatian-perhatian kecil ini anggota Korpri dapat bekerja dengan maksimal sebagai pengayom dan pelayan masyarakat,” kata  Rizal.

D isamping meningkatkan kesejahteraan, Dewan Pengurus Korpri juga mencanangkan beberapa program lain, di antaranya menghidupkan kembali badan usaha milik Korpri Pekanbaru seperti simpan pinjam, dan usaha ekonomis lainnya.

Tes Kebangsaan

“Beberapa bidang kesejahteraan sedang kita kejar, hal ini dikarenakan adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Korpri yang baru. Dimana Korpri Pekanbaru akan menjadi bagian dari SKPD di Pemko Pekanbaru,” ujarnya.

Lebih lanjut disebutkannya, dalam waktu dekat Korpri Pekanbaru  akan melakukan tes wawasan kebangsaan (Wasbang) bagi seluruh anggota Korpri Pekanbaru.

Hal ini dilakukan guna mendukung dan memperkokoh jiwa Korps Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota Korpri.

“Sebagai wujud dan kecintaan kepada tanah air, kita akan menyusun program-program tentang peningkatan wasbang. Diharapkan, seluruh anggota Korpri Pekanbaru dapat mendukung kepemimpinan nasional menuju bangsa yang maju, sejahtera dan bermartabat,” terangnya.

     Sumber : http://analisadaily.com

Hujan Pada Saat HUT Korpri ke 43

HUJAN, HUT KORPRI DAN APEL PERDANA PEMKO MANADO DILAKSANAKAN DI RUANG SERBA GUNA

Desember 01

09:312014

Foto: Upacara HUT ke-43 Korpri dirangkaikan Apel Perdana Bulan Desember di Ruang Serba Guna Kantor Pemko Manado, Senin (1/12/2014)

Manado - Asisten 3 Pemko Manado, Dra Henny Giroth, menjadi inspektur upacara di HUT ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dirangkaikan dengan apel perdana bulan Desember, Senin (1/12/2014)

Apel sekaligus upacara ini dilakukan di dalam ruangan, di ruang serba guna, karena cuaca Kota Manado sejak tadi malam diguyur hujan. Kegiatan diikuti seluruh SKPD di jajaran Pemko Manado.

Asisten Henny Giroth membacakan sambutan Presiden Joko Widodo juga selaku penasehat nasional Korpri pada HUT ke-43 Korpri tahun 2014.

Dimana dengan telah terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI).

Dalam upacara itu juga, diserahkannya penghargaan Satya Lencana dan kenaikan pangkat bagi PNS di jajaran Pemko Manado. 

      Sumber : http://beritamanado.com

Korpri Diharapkan Tunaikan Tugas Secara Lebih Profesional

Posted on 02 Dec 2014. Hits : 249

Jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia diharapkan menunaikan tugas kedinasan secara lebih profesional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

'Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai organisasi profesi diharapkan dapat menampilkan postur organisasinya sebagai penopang birokrasi pemerintahan untuk mendukung suksesnya agenda pembangunan,' katanya dalam sambutan yang dibacakan Sekda DIY Ichsanuri di Yogyakarta, Senin.

Pada peringatan Hari Korpri 2014 tingkat DIY, ia mengatakan sejak didirikan pada 29 November 1971, berbagai peristiwa dan perkembangan sosial politik telah mewarnai dan memberikan corak perjalanan organisasi Korpri.

Meskipun demikian, kata dia, Korpri telah menunjukkan pengabdian dan darma bhaktinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut dia, tema yang diangkat pada peringatan Hari Korpri 2014 yakni 'Memperkokoh Jiwa Korps, Netralitas, dan Profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Suksesi Kepemimpinan Menuju Bangsa yang Maju dan Sejahtera' itu sangat tepat.(ant/rd)

     Sumber : http://www.ciputranews.com

Jokowi: Tanggalkan Mentalitas Priyayi

HUT KORPRI KE 43

Oleh Novi Lumanauw | Selasa, 2 Desember 2014 | 10:57

Presiden Joko Widodo (tengah) duduk bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (kiri) saat upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43 di lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12). Joko Widodo dalam sambutan pada HUT Korpri itu meminta jajaran aparatur meninggalkan mental priayi dalam melayani tugas dan tanggung jawabnya. Investor Daily/ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/mes/14

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menanggalkan mentalitas priyayi atau penguasa agar dapat menjadi birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

“Tanggalkan mentalitas priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menjadi pembina upacara pada HUT Korpri ke-43 di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (1/12).

Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana, didampingi jajaran menteri Kabinet Kerja dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dia mengatakan, sejak didirikan pada 29 November 1971, Korpri telah menunjukkan peran dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, bangsa, dan negara sebagai organisasi yang mewadahi para pegawai negeri sipil. Korpri juga telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat di berbagai bidang.

Jokowi berharap, eksistensi Korpri sebagai organisasi pelayan masyarakat harus menjadi teladan bagi perubahan yang sangat diharapkan rakyat Indonesia.Seluruh jajaran Korpri wajib memahami dan melaksanakan penataan birokrasi untuk menciptaan sistem birokrasi yang bersih, kompeten, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat lagi.

Sumber : http://id.beritasatu.com

Jadi Inspektur Upacara di HUT ke-43 KORPRI, Presiden Jokowi Minta ASN Perkuat Profesionalisme

Senin, 01 Desember 2014

Senin (1/12) pagi hari ini, ada hal yang tidak biasa di area Monumen Nasional (Monas), Monas pagi ini terlihat ramai dan padat oleh puluhan ribuan orang yang telah berbaris rapi, teratur, dan berbusana seragam batik biru cerah. Ya... pagi ini memang merupakan hari yang spesial bagi para Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Hari ini merupakan puncak acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Sekitar 10.000 (sepuluh ribu) orang pegawai ASN dari seluruh Kementerian Pusat dan sebagian ASN Pemerintah Daerah berkumpul untuk merayakan dan meluapkan kegembiraan memperingati hari jadi ke-43 KORPRI. Namun ada hal yang sangat spesial dalam upacara kali ini. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang bertindak selaku inspektur upacara sedangkan sebagai pimpinan upacara Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi. Presiden Jokowi dalam pesannya menyampaikan bahwa sebagai organisasi yang mewadahi ASN diharapkan menjadi teladan bagi perubahan. KORPRI harus memahami tugas, dan fungsi dalam melaksanakan penataan birokrasi sehingga menjadi birokrasi yang bersih, kompeten dan mampu melayani masyarakat lebih cepat lagi. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI). Organisasi ini berperan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. “Fungsi-fungsi yang diperintahkan dalam UU ASN harus dapat diwujudkan secara bertahap, dengan tetap berpedoman pada amanat Panca Prasetya KORPRI”, ujar Presiden Jokowi. “Berikan pelayanan yang makin cepat, tepat, murah, dan mudah. Tinggalkan mentalitas priyayi. Jadilah birokrat yang melayani dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat”, tambah Presiden Jokowi. Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, seluruh anggota KORPRI perlu mempercepat perubahan mindset dan cultureset melalui revolusi mental ASN. “Di era globalisasi yang penuh dinamika dan tantangan ini, pola pikir dan budaya kerja apartur negara harus lebih canggih, gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis”, pungkas Presiden Jokowi. Setelah upacara selesai, acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan atraksi marching band dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan pertunjukan kesenian Reog Ponorogo dari Paguyuban Reog Pononoro se-Jabodetabek. (Humas/DAR)      Sumber : http://www.setneg.go.id

Usai Upacara, Reog Ponorogo Hibur Para PNS

Para penari perempuan di pentas Reog Ponorogo pada Hari Ulang Tahun ke-43 Korpri di Monas, Jakarta Pusat. (Foto-foto: Prasasta Widiadi).

2 / 4

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pertunjukkan reog ponorogo dari Paguyuban Reog se-Jabodetabek menghibur para pegawai Negeri Sipil yang menyaksikan upacara Hari Ulang Tahun Ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2014 di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Paguyuban Reog se-Jabodetabek beranggota 19 penari reog laki-laki, dan 19 penari perempuan para penari laki-laki semua mengenakan kostum bervariasi ada yang berwarna-warni, namun dengan warna dasar hitam. Para penari perempuan mengenakan busana putih dan celana panjang berwarna hitam yang dilengkapi denganjaran kepang atau mainan yang menyerupai bentuk kuda.

Para penari masuk dari sisi belakang kanan dan kiri Sayap Selatan Monumen Nasional, para penari membentuk formasi melingkar dengan 18 dadak merak yang diusung para penari laki-laki, sementara di dalamnya para penari perempuan juga membentuk gerakan serupa tetapi bergerak tidak sampai ke luar barisan.

Dadak merak adalah topeng yang digunakan dalam tarian Reog. Dadak merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kilogram. Dadak merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak merak merupakan topeng yang digunakan pada Reog Ponorogo.

Dadak merak terdiri atas rengkek atau kerangka yang merupakan tempat untuk menempelkan bulu - bulu merak dan masih berupa bambu yang sudah dirancang dan sudah ditempeli dengan bulu merak. Selanjutnya adalah krakap yakni tempat untuk meletakkan aksesoris dan menulis identitas sanggar reog ponorogo tersebut.Caplokan adalah bentuk yang menyerupai kepala harimau tetapi bukan asli kepala harimau, melainkan terbuat dari kayu dadap. Kemudian, ada kruduk penutup bagian depan dan belakang pembarong yang terbuat dari kain berwarna hitam dengan garis-garis merah.

Paguyuban Reog se-Jabodetabek di bawah pimpinan Sri Rahma Candrawati sebelumnya juga pernah mengisi acara pada kampanye salah satu partai politik sebelum berlangsungnya pemilihan legislatif pada April 2014 yang lalu.

Sumber : http://www.satuharapan.com