Selasa, 27 Mei 2014

PIN (Pekan Informasi Nasional) Kominfo Padang 23 - 27 Mei 2014

PIN (Pekan Informasi Nasional) untuk Diseminasi Informasi kepada Publik

Minggu, 25 Mei 2014 10:44 pm | bint005 | Berita Kementerian
Image


Padang, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) cq. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan Pekan Informasi Nasional (PIN) 2014. Perhelatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 23-27 Mei 2014 di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang.
Tema yang diangkat “Melalui Pekan Informasi Nasional Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai NKRI untuk Menuju Masyarakat Indonesia yang Informatif”. 
Harapannya, kegiatan yang mengambil momentum kebangkitan bangsa, dapat menumbuhkan karakter bangsa karena memiliki nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan baik untuk diteladani.
PIN sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, tujuannya untuk mempererat jalinan koordinasi, sinergi, dan evaluasi pembangunan bidang kominfo. Disamping itu sebagai wahana. PIN juga menjadi wahana pendidikan di ruang publik, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
Selain itu, PIN menjadi sarana untuk mendiseminasikan informasi publik yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan membangkitkan nasionalisme kepada masyarakat di ruang publik secara simultan melalui berbagai media komunikasi yang ada. Harapannya, ada sinergi pemerintah-masyarakat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bidang kominfo untuk menuju masyarakat maju, modern dan sejahtera. Hal ini selaras dengan konsep transparansi, akuntabilitas dan partisipasi bagi penyelenggara negara terkait tugas dan fungsinya bagi publik.
Ragam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam PIN 2014 seperti bimbingan teknis kehumasan, festival pertunjukan rakyat, sarasehan media tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), temu wicara KIM, dan sosialisasi berbagai informasi/kebuijakan. Event ini juga menyuguhkan pameran teknologi penyiaran, pos dan telekomunikasi, produk informasi dan produk dari KIM.
Kementerian Kominfo berupaya melaksanakan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara maksimal guna mewujudkan masyarakat informasi yang maju, modern dan sejahtera. Langkahnya penyediaan infrastruktur TIK secara merata, pemberdayaan sumberdaya manusia, penyediaan informa si positif yang berguna bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
Peserta PIN 2014 terdiri dari unsur Dinas/Instansi/Badan Kominfo/Humas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertunra), dan penyedia layanan teknologi informasi.
Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan PIN dapat menghubungi sekretariat PIN di Hotel Inna Muara, GOR H. Agus Salim dan Pemprov Sumatera Barat.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Futsal Korpri Kabupaten Ajang Mempererat Talisilahturahmi

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 20 Mei 2014

Pelaksanaan STQ Korpri Tk. Provinsi Se Kalsel



Diposting oleh di Tidak ada komentar:

BPJS Naker Salurkan Beasiswa

Harkitnas, BPJS Naker Salurkan Beasiswa

2014-05-19 00:00:00 - BERITA : Rep-tejo
http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8884.jpg
Bandung - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Naker) Cabang Bandung Dua, menyambut peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2014 dengan memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa.
Kepala BPJS Naker Bandung Dua Mariansyah mengatakan bantuan diberikan secara simbolis oleh Bupati Bandung di Lapangan Upakarti Soreang.
"Total penerima beasiswa adalah 214 anak para peserta BPJS Naker yang secara simbolis diberikan kepada empat perwakilan anak sekolah," tegasnya Senin (19/5).
Dia menyebutkan beasiswa diberikan kepada anak tingkat SD dan SMP sebesar Rp 1,8 juta, dan tingkat SMA serta mahasiswa sebesar Rp2,4 juta. Penerima dari tingkat SD sebanyak 122 orang, tingkat SMP sebanyak 42 anak, tingkat SMA sebanyak 35 anak dan tingkat mahasiswa sebanyak 15 anak.
"Tahun ini total anggaran untuk bantuan beasiswa mencapai Rp900 juta. Hari ini tahap pertama, nanti ada tahap berikutnya. Tujuannya adalah untuk membantu meringankan biaya pendidikan terlebih bagi anak
berprestasi," tegasnya. Jo
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 19 Mei 2014

71 Anak Anggota Korpri Asahan Ikutin Bintes

71 Anak Anggota Korpri Asahan Bintes
MedanBisnis - Kisaran. Sebanyak 71 putra/putri anggota Korpri Kabupaten Asahan diberangkatkan untuk mengikuti bimbingan test (Bintes) study intensif Sumatera Utara yang bertujuan untuk dapat masuk perguruan tinggi negeri.
Pelepasan putra/putrid Korpri dilakukan Sekretaris Daerah Asahan Sofyan dan berharap para peserta benar-benar mengikuti kegiatan Bintes yang merupakan modal untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

"Bukan mudah untuk masuk perguruan tinggi negeri. Pelajar harus memiliki persiapan yang matang. Kita berdoa semua peserta dapat diterima di perguruan tingginegeri, " kata Sofyan saat memberangkatkan dari Aula Melati Pemkab Asahan, Senin (5/5).

Ketua Bidang Generasi Muda Korpri Asahan, T Adi Huzaifah menyebutkan bahwa anak-anak anggota Korpri dalam mengikuti Bintes bekerjasama dengan Sonny Sugema College yanga akan dilakukan di SMA 1 Negeri Medan.

Bintes dimulai pada 7 Mei hingga 13 Juni 2014. Bintes ini bertujuan untuk mengikuti SNMPTN, agar nantinya mereka mempunyai persiapan yang matang.

Adi menyebutkan, kegiatan ini dibiayai dari APBD tahun 2014 dan dana Operasional DPK Korpri Asahan. (indra sikoembang)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

JK Jadi Cawapres, Semua Kader Golkar Wajib Dukung Prabowo-Hatta

JK Jadi Cawapres, Semua Kader Golkar Wajib Dukung Prabowo-Hatta

JK maju sebagai cawapres bukan dalam kapasitas kader Partai Golkar.

Doddy Rosadi: 

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. [suara.com/Adrian Mahakam]








Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. [suara.com/Adrian Mahakam]

 Suara.com - Semua kader Partai Golkar wajib memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu presiden 2014. Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa mengatakan, keputusan yang diambil Ketua Umum Aburizal Bakrie mendukung Prabowo-Hatta sesuai dengan mandat yang diberika peserta Rapat Pimpinan Nasional.
Lalu menambahkan, posisi Jusuf Kalla yang diusung sebagai calon wakil Presiden bagi Joko Widodo bukan sebagai kader Partai Golkar. Kata dia, JK menjadi cawapres sebagai pribadi.
“Keputusan kan sudah diambil, jadi apa pun keputusan itu, suka atau tidak suka kan harus dijalankan. Termasuk kepada pendukung Pak JK yang masih ada di Golkar. Perlu diingat, kapasitas Pak JK sebagai cawapres Jokowi itu bukan sebagai kader Golkar, tetapi pribadi. Jadi, semua kader Golkar tetap harus memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta,” kata Lalu Mara ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (20/5/2014).
Lalu Mara menambahkan, kader Golkar tidak akan terbelah meski Jusuf Kalla didaulat oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKB untuk menjadi pendamping capres Joko Widodo. Dia mengklaim, semua peserta Rapimnas sudah sepakat untuk memberi mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizak Bakrie dalam menentukan arah koalisi.
Kemarin, Partai Golkar memutuskan untuk melakukan koalisi dengan capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keputusan ini dilakukan sebelum Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres bersama Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, pasangan ini didukung Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS dan PPP.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jokowi Non Aktif Jadi Gubernur 1 Juni Mengaku Sudah Diizinkan Presiden SBY

Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) / (Foto: Bagus Santosa)
Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) / (Foto: Bagus Santosa)

Jokowi Non Aktif Jadi Gubernur 1 Juni

Mengaku sudah diizinkan Presiden SBY.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerangkan dirinya akan non aktif sementara dari jabatannya sejak tanggal 1 Juni. Ke-non-aktivan ini diambil untuk memfokuskan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.
“Tanggal 1 Juni mungkin,” kata Jokowi di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Dia menambahkan, izin non aktif ini sudah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Untuk pencapresan sudah keluar dari bapak presiden, (dan) untuk yang non aktifnya ,” kata Jokowi.
Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla (JK) sudah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi calon presiden dan wakil calon presiden, kemarin, Senin (19/5/2014).
Jokowi-JK didukung oleh empat partai koalisi yakni PDI Perjuangan, Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Partai Hanura baru bergabung belakangan sehari duet pasangan ini dideklarasikan.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Pengukuhan Personalia Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bengkayang

PENGUKUHAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BENGKAYANG

 Operator ||  14 Mei 2014, 07:01:23

Bengkayang - Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang masa bhakti 2013-2018, Kamis (3/10) dikukuhkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat. Pengukuhan dan pelantikan dilaksanakan di Ruang Aula Lantai V Kantor Bupati Bengkayang. Hadir dalam acara tersebut Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot S.Pd, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Syarif Yusniarsyah, M.Si dan Forkompimda. 
Pengukuhan dan Penandatanganan Berita Acara dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Syarif Yusniarsyah, M.Si. Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 06 Tahun 2013 tentang komposisi dan personalia Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Bengkayang masa bhakti 2013-2018. Suryadman Gidot, S.Pd selaku Bupati Bengkayang menjabat Penasehat, sedangkan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang di jabat oleh Drs Kristianus Anyim M.Si. 
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat Drs. H. Syarif Yusniarsyah, M.Si menekankan efektifitas peran KORPRI dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, sebagai ujung tombak Pemerintahan, maka kepengurusan kedepan harus kuat, solid dan profesional. Kepengurusan KORPRI dimasa mendatang harus menitik beratkan pada pembangunan jiwa korps ( korsa ) sebagai diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 
Beliau menghimbau kepada pengurus maupun anggota KORPRI Kabupaten Bengkayang yang baru untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan dan senantiasa merefleksi diri untuk selalu responsive terhadap lingkungan strategis yang sangat dinamis saat ini. “ KORPRI harus mampu mengubah diri dan lingkungannya untuk menjadi aparatur yang mempunyai etika, kejujuran, integrasi, menghormati hukum dan norma, menghormati hak orang lain, suka bekerja keras, cinta pada pekerjaan dan selalu tepat waktu ” baik di tingkat pusat maupun di daerah serta menjadi pelaku utama pengelola administrasi di semua lini Pemerintahan Negara dan sekaligus sebagai Abdi Negara Abdi Masyarakat dan Abdi Pemerintah, ujarnya. 
Diakhir sambutannya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat Drs. H. Syarif Yusniarsyah, M.Si berharap KORPRI Kabupaten Bengkayang akan terus melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan di semua tingkatan secara komprehensif dan terintegrasi. Untuk itu beliau mengharapkan KORPRI kedepan dapat menjadi Pioner dan menjadi tulang pungngung reformasi birokrasi, dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut : 
Prinsip Pertama adalah good govermance atau tata kelola Pemerintahan yang baik. Para PNS yang merupakan anggota KORPRI mempunyai profesi bekerja disektor publik atau bekerja di pemerintahan, baik di birokrasi maupun bidang administrasi untuk melayani masyarakat. Maka dari itu yang disebut pemerintah yang baik pertama-tama adalah anggota KORPRI harus, bersih handal dan profesional, sehingga mampu menggerakan roda pemerintahan yang baik. 
Prinsip Kedua adalah pemerintah yang responsif, jika pejabat pemerintah/aparatur pemerintahan ( Anggota KORPRI ) tidak tahu yang dihadapi rakyatnya dimana ia bertugas, itu bukan pemerintah yang responsive, Anggota KORPRI harus mendengar, melihat, dan datang berkomunikasi apasaja yang dirasakan oleh rakyat kita, khususnya rakyat yang berada dipelosok pedalaman sampai perbatasan. 
Prinsip ketiga adalah segala sesuatu yang dilakukan harus transparan, tidak dapat mengambil keputusan sendiri atau diam-diam. Keputusan dengan kelompok tertentu, ataukeputusan dengan persekongkolan hal ini akan menjadi masalah yang besar dan menggangu jalanya pemerintahan. Sistem harus terbuka dimana ada proses dan keputusan yang jelas, bagaimana menetapkan kebijakan, bagaimana merumuskan sehingga ciri sebuah keterbukaan masyarakat harus terpenuhi. 
Prinsip Keempat adalah Akuntabel dalam prinsip ini semua yang dilakukan dan yang tidak dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara fakta dengan berlandaskan aturan yang berlaku 
Hal senada juga di ungkapkan oleh Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, S.Pd dalam sambutannya beliau mengatakan “ Atas nama Bupati Bengkayang Selamat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang yang baru saja dikukuhkan. mudah-mudahan para pengurus yang terpilih merupakan pribadi-pribadi PNS yang kapabel, memiliki integritas, penuh semangat dan jiwa korsa yang mantap. “ 
Bupati Bengkayang selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI Kab. Bengkayang berpesan kepada pengurus agar mampu memimpin, mempersatukan ribuan PNS Kabupaten Bengkayang dalam satu cita-cita konkrit yakni memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

 (*/Humas KORPRI Prov )
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Korpri Provinsi Kalimantan Barat Menuju Arah Profesionalitas

APARATUR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PROVINSI KALIMANTAN BARAT SUDAH MENUJU KE ARAH PROFESIONALITAS

 Operator ||  15 Mei 2014, 07:48:02


Pontianak – Aparatur Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Kalimantan Barat sudah menuju ke arah profesionalitas ini ditunjukkan dengan LAKIP Provinsi Kalimantan Barat naik ke grade satu ke peringkat B, artinya kita sudah di level menuju grade terbaik yaitu garde A, itu artinya kita semakin memantapkan kinerja birokrasi yang ke dua kita di Provinsi Kaliamantan Barat sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) dari BPK RI. 


Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) KORPRI sekalimantan Barat yang akan diikuti pengurus DP KORPRI Provinsi, Ketua dan Sekretaris KORPRI kabupaten/kota, SKPD dan instansi Vertikal lainnya di Hotel Kapuas Palace Jalan Gajah Mada Potianak, Senin (16/12 ). 
Rapat Koordinasi (Rakor) KORPRI sekalimantan Barat mengambil tema “Peningkatan Peran KORPRI ke depan dalam mendukung Reformasi Birokrasi“. 



Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber dari Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN). Bapak Mahendra, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bapak Kartius SH, MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Bapak Drs. Ludis, M.Si dan Anggota bidang Perlindungan Hukum DP Provinsi KORPRI Kalimantan Barat Bapak Drs. RS. Kamso, SH, MM. 



Materi yang menjadi disampaikan dalam Rakornis Peningkatan Peran KORPRI ke depan dalam mendukung Reformasi Birokrasi ( dan kaitannya Dalam Peningkatan Pelayanan Publik ); Perkembangan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat ; Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah ; Ruang Lingkup Tugas KORPRI Kedepan ( Penekanan Pada Aspek Pemberian Bantuan Hukum dan Kepegawaian Terhadap Anggota KORPRI ) 



Pada kesempatan ini juga diserahkan Penghargaan Lencana KORPRI Emas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada beberapa Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

(*/Humas KORPRI Prov ) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 06 Mei 2014

Astaka MTQ Nasional 2014 Kepri Tak Ada Duanya

Tuesday, May 6, 2014

Wagub Kepri, Soerya Respationo meninjau astaka MTQ Nasional. foto cecep mulyana / batampos
BATAM (BP) – Direktur Jenderal  Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil meninjau kesiapan infrastruktur Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXV 2014, Senin (6/5). Ia memuji Astaka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang masih dalam tahap pembangunan di Dataran Engku Putri, Batam Centre, sebagai yang terbaik.
”Ini tidak ada duanya,” katanya.
Djamil menambahkan, sifat bangunan Astaka MTQ Nasional, biasanya, hanya sementara. Baru di Kepri-lah, bangunan tersebut dibuat
permanen. Dengan tujuan akan digunakan lebih lanjut sebagai Museum Sejarah Peradaban Islam. “Idenya bagus untuk membuatnya sebagai museum,” ujarnya lagi.
Djamil menilai, persiapan Pemerintah Provinsi Kepri sudah sampai 90 persen. Sekarang sedang dalam tahap penyempurnaan. Termasuk didalamnya, Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan MTQ Nasional XXV 2014 yang digelar Pemprov Kepri di Harmoni One, Senin (5/5).
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kepri mengundang perwakilan pejabat pemerintah dari seluruh provinsi di Indonesia. Ditambah juga seluruh Kepala Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Rapat itu akan membahas hal-hal terkait pelaksanaan lomba MTQ. Seperti, misalnya, perimeter dewan hakim untuk lomba MTQ.
“Inilah forum kami untuk memperbincangkannya dengan daerah-daerah,” katanya.
Djamil yakin, MTQ Nasional kali ini akan menjadi sebuah ajang yang spektakuler. Sebab tak hanya peserta atau kafilah saja yang hadir, tapi juga para supporter. Apalagi perayaan ini dibarengi dengan Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI). Ini berarti akan pula menjadikannya sebagai sebuah acara bisnis terbesar.
Namun, Djamil memastikan, kedua acara tersebut tidak akan saling berbenturan. Sebab, dari segi lokasi, kedua acara tersebut telah dipisahkan. Acara lomba diselenggarakan di Dataran Engku Putri. Sementara PPKI diselenggarakan di kawasan Islamic Centre.
Ketua Pelaksana MTQ Nasional XXV Soerya Respationo optimis segalanya akan rampung di minggu keempat di bulan Mei.
“Segala infrastruktur ini pasti akan selesai,” Wakil Gubernur Kepri itu. (ceu)
http://batampos.co.id/06-05-2014/astaka-mtq-nasional-2014-kepri-tak-ada-duanya/
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

5 Juni 2014 Kafilah MTQ Nasional XXV 2014 Sudah Dibatam

5 Juni, Semua Kafilah MTQ NAsional 2014 Tiba di Batam

Tuesday, May 6, 2014
Tanjungpinang (BP) - Seluruh kafilah peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-25 dari 34 provinsi se-Indonesia, dipastikan akan tiba di Kota Batam, 5 Juni 2014 mendatang.
Pada tanggal tersebut, masing-masing kafilah juga menempati hotel-hotel yang telah dipersiapkan panitia MTQ Nasional. Panitia sudah memesan 900 kamar hotel dari 24 hotel yang ada di Kota Batam.
”Sesuai rencana, 6 Juni 2014 nanti opening ceremony MTQ Nasional yang akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Sehari sebelum pembukaan, seluruh peserta sudah dijadwalkan tiba di Batam,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Kepri, Raja Heri Mokhrizal kepada Batam Pos, Minggu (4/5).
Pada 5 Juni 2014, lanjut Heri, digelar pawai taaruf dengan mengambil rute Jodoh dan Nagoya. Rute ini dipilih, untuk memperkenalkan objek-objek wisata belanja sebagai ikon unggulan pariwisata Batam. Pawai taaruf tersebut, akan melibatkan pelajar dan siswa di Kota Batam yang membawa papan nama provinsi-provinsi yang mengikuti MTQ Nasional.
Dikatakan Heri, sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pihaknya dan sesuai arahan Ketua Panitia MTQ Nasional, Soerya Respationo, serta Gubernur Kepri HM Sani selaku Penanggung Jawab Utama MTQ Nasional. Pihak Humas dan Protokol Pemprov Kepri sudah menentukan sejumlah hotel yang akan dijadikan sebagai tempat penginapan para kafilah dan tamu undangan.
”Khusus untuk penginapan para peserta dan tamu undangan, sudah kami persiapkan tempat-tempatnya. Sepertinya, sejauh ini belum ada ada perubahan karena telah terlebih dulu dipesan kepada pihak hotel,” jelas Heri.
Hotel yang dipesan panitia antara lain Hotel Harris (Batam Centre), Hotel Harmoni One (Batam Centre), Hotel Harmoni (Nagoya), dan Hotel Vista (Baloi). Selain itu, sejumlah hotel ternama di kawasan Nagoya juga sudah dipesan. Lebih lanjut dijelaskannya, ada 110 kamar Hotel Harris yang sudah dipesan panitia.
Sebanyak 110 kamar hotel yang telah dipesan tersebut, diperuntukan bagi Kepela Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) seluruh Indonesia, ajudan gubernur, ajudan ibu gubernur, dan ajudan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia.
Selain hotel tersebut, ada 160 kamar di Hotel Harmoni One Batam Centre yang peruntukannya untuk para gubernur, wakil gubernur selaku Ketua LPTQ, ketua DPRD se-Indonesia, duta besar negara sahabat, dan menteri di luar rombongan Presiden. Akan tetapi, mengenai lokasi penginapakan Presiden yang mengatur adalah protokoler istana. Terpisah, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia  Batam, Hanafi menyebutkan MTQ Nasional membawa efek perputaran ekonomi dan pariwisata.
Efek ekonomi, hotel-hotel dipenuhi kafilah serta kafilah akan belanja selama berada di Batam. Undangan dari luar negeri serta wisatawan luar akan menyaksikan pameran peradaban Islam dan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI). (jpg)
http://batampos.co.id/05-05-2014/5-juni-semua-kafilah-mtq-nasional-2014-tiba-di-batam/
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Persiapan MTQ Nasional XXV 2014 Kepri

Astaka MTQ Nasional 2014 Kepri Tak Ada Duanya

Tuesday, May 6, 2014
Wagub Kepri, Soerya Respationo meninjau astaka MTQ Nasional. foto cecep mulyana / batampos
BATAM (BP) – Direktur Jenderal  Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil meninjau kesiapan infrastruktur Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXV 2014, Senin (6/5). Ia memuji Astaka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang masih dalam tahap pembangunan di Dataran Engku Putri, Batam Centre, sebagai yang terbaik.
”Ini tidak ada duanya,” katanya.
Djamil menambahkan, sifat bangunan Astaka MTQ Nasional, biasanya, hanya sementara. Baru di Kepri-lah, bangunan tersebut dibuat
permanen. Dengan tujuan akan digunakan lebih lanjut sebagai Museum Sejarah Peradaban Islam. “Idenya bagus untuk membuatnya sebagai museum,” ujarnya lagi.
Djamil menilai, persiapan Pemerintah Provinsi Kepri sudah sampai 90 persen. Sekarang sedang dalam tahap penyempurnaan. Termasuk didalamnya, Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan MTQ Nasional XXV 2014 yang digelar Pemprov Kepri di Harmoni One, Senin (5/5).
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kepri mengundang perwakilan pejabat pemerintah dari seluruh provinsi di Indonesia. Ditambah juga seluruh Kepala Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Rapat itu akan membahas hal-hal terkait pelaksanaan lomba MTQ. Seperti, misalnya, perimeter dewan hakim untuk lomba MTQ.
“Inilah forum kami untuk memperbincangkannya dengan daerah-daerah,” katanya.
Djamil yakin, MTQ Nasional kali ini akan menjadi sebuah ajang yang spektakuler. Sebab tak hanya peserta atau kafilah saja yang hadir, tapi juga para supporter. Apalagi perayaan ini dibarengi dengan Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI). Ini berarti akan pula menjadikannya sebagai sebuah acara bisnis terbesar.
Namun, Djamil memastikan, kedua acara tersebut tidak akan saling berbenturan. Sebab, dari segi lokasi, kedua acara tersebut telah dipisahkan. Acara lomba diselenggarakan di Dataran Engku Putri. Sementara PPKI diselenggarakan di kawasan Islamic Centre.
Ketua Pelaksana MTQ Nasional XXV Soerya Respationo optimis segalanya akan rampung di minggu keempat di bulan Mei.
“Segala infrastruktur ini pasti akan selesai,” Wakil Gubernur Kepri itu. (ceu)
http://batampos.co.id/06-05-2014/astaka-mtq-nasional-2014-kepri-tak-ada-duanya/
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Korpri Aceh Adakan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal Mental Dan Rohani

KORPRI Aceh adakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Mental dan Rohani

Last Updated on Monday, 05 May 2014 09:03Written by AdministratorMonday, 14 April 2014 15:56
Banda Aceh- Senin 14 April 2014 Sekretariat DPP Korpri Aceh mengadakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Mental dan Rohani di Lingkungan SKPA, di Hotel Kuala Radja, Jalan. Tgk. Daud Beureueh di Banda Aceh, kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut diiukuti oleh SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh. dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi Ketua Dewan Pengurus Korpri Aceh Bapak H. Husni Bahri Tob, SH,M.Hum. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Mental dan Rohani bertujuan untuk membangun Kesadaran anggota Korpri agar memiliki rasa Solidaritas yang kuat serta Soliditas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dan juga peningkatan nilai-nilai Budaya dan Nilai Dinul Islam dalam seluruh Aspek Kehidupan Anggota Korpri Aceh yang bermartabat.
Beliau juga membahas tentang Penguatan Organisasi KORPRI dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dalam Penjelasan UU No. 8 tahun 1974 dan UU no. 43 tahun 1999 sudah dicabut dan diganti dengan UU ASN. Pasal 28 "PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan didalam dan diluar Kedinasan. PNS tetap memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia serta Korps PNS inilah dasar Pembentukan KORPRI. Keppres No.24 tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran dasar Korpri menyatakan bahwa seluruh pekerja adalah anggota Korpri. tidak hanya PNS tetapi seluruh yang bekerja di BUMN,BUMD dan BH/Lembaga Pendidikan, lembaga penyiaran publik pusat dan daerah, badan layanan umum pusat dan daerah dan badan otorita/kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan disebut Korpri.
Dalam organisasi Korpri ada dua kelompok yaitu Dewan dan Sekretariat. pada Dewan (Councuil) dipilih pada munas, musda atau muskab/muskob sesuai Daerah yang bersangkutan. para Dewan Pengurus ini dibantu oleh satu Sekretariat DP Prov/Kab/Kota. Sekretariat ini bukan ditunjuk tetapi diangkat oleh Daerah untuk menjalankan Kebijakan-Kebijakan Dewan Pengurus yang menduduki Sekretariat. Ketua Dewan pun mengharapkan kedepan Korpri pada paradigma baru dapat bekerja Profesional, jika PNS tidak Profesional ditakutkan nantinya tergilas. karena jabatan tidak hanya bisa diduduki oleh PNS namun bisa juga dari kalangan luar oleh karena itu kita harus mengasah diri. PNS diharapkan harus bisa IT, membuka email atau keahlian lainnya. PNS harus menguasai bidang masing-masing agar maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. dan haruslah Netral jangan menjadi tunggangan Partai Politik. memili boleh saja asal jangan dipaksa seperti pada Visi Korpri.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 05 Mei 2014

Korpri Aceh Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

Last Updated on Monday, 05 May 2014 03:02Written by AdministratorFriday, 02 May 2014 08:06

Sekretariat DPP Korpri Aceh menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29-30 April 2014 di Hotel Rasamala jalan T.Umar Banda Aceh kegiatan berlangsung selama 2 hari, Sosialisasi undang-undang ini dalam laporan Ketua Umum Panitia oleh Kabag Bantuan Hukum dan Sosial Afifuddin, SH,.MH, dalam pembukaannya dikatakan tujuan dilakukan Sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman tentang ruang lingkup undang-undang ASN dan prinsip-prinsip dasar bagi Aparatur Sipil Negara khususnya pns yang berada dijajaran Kab/Kota Provinsi Aceh serta memberikan pemahaman dalam implementasi sasaran kerja pegawai agar para pegawai memahami akan sasaran/target pencapaian kinerja pns yang disepakati oleh dua belah pihak antara pegawai yang bersangkutan dengan atasan langsung satuan kerja masing-masing dengan materi yang disampaikan oleh Kabag umum DPN Pusat Drs. H. Taufiqqurahman, MAP dan Ketua DPP Korpri Aceh H.Husni Bahri tob, SH,M,HUM.

Peserta yang hadir dalam Sosialisasi tersebut adalah Seluruh Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Kasubbag Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat DPP Korpri Kab/Kota, Ketua DPP Korpri Aceh yang juga mantan Sekda Provinsi Aceh menyampaikan dalam pembukaannya bahwa tujuan dari UU ASN ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 2 unsur, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). UU ASN ini dilaksanakan untuk mewujudkan PNS dan PPPK sebagai jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten. Ketua DPP Korpri dalam arahannya menambahkan bahwa Undang-Undang ASN lebih fokus pada pengembangan individu dan jenjang karir yang didasarkan pada kinerja dan kompetensi yang dimiliki setiap individu/pegawai. Sehingga diharapkan aparatur sipil negara adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan mampu menjadi pembawa perubahan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan pns yang asal-asalan, tidak disiplin yang hanya duduk diwarung kopi disaat jam dinas.
Kemudian Drs. H. Taufiqqurahman, MAP dalam sambutannya berharap Sosialisasi ini bermanfaat dalam membangun ASN Korpri di Aceh yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, sebelumnya diberlakukannya UU ini masa pensiun PNS hanya sampai usia 56 tahun, tetapi sesuai ketentuan UU yang baru disahkan pada pasal 87 ayat 1 huruf c dan pasal 90 ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
Kemudian aturan yang lain adalah tentang berubahnya nama jabatan Sebelumnya istilahnya jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V, namun dalam Pasal 13, 14, dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 2014 ditentukan bahwa Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan tersebut terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas; dan jabatan pelaksana. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas jabatan Pimpinan Tinggi Utama, jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Menurut undang-undang ASN ini pula, nantinya akan dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang berwenang untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN yang merupakan Program aturan Pemerintah dalam percepatan reformasi birokrasi, diharapkan dengan adanya Sosialisasi UU ASN bagi peserta akan menciptakan aparatur yang memiliki integritas demi terwujudnya soliditas dan solidaritas anggota korpri khususnya di Provinsi Aceh dan juga mampu untuk implementasikan kepada pns yang berada di Kab/Kota yang bersangkutan.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Baiturrahman Jadi Lokasi MTQ Korpri Nasional II

Baiturrahman Jadi Lokasi MTQ Korpri Nasional II
[Banda Aceh| Muhammad Yakub Yahya]  Setelah pada Oktober 2013 lalu, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri Tingkat Provinsi Aceh, sukses digelar bersama 119 qari-qariah, dengan mata perlombaan tilawah, da’iyah, kaligrafi, dan hifdzil quran, maka para Juara (termasuk Kontingen Kota Banda Aceh keluar sebagai juara I), akan diikutsertakan dalam MTQ Korpri Nasional II. Insya Allah pada Agustus, sekitar 5 bulan lagi, MTQ Nasional II berlangsung di Masjid Raya.
Dalam MTQ Korpri 2014 (19 – 23 Agustus), cabang-cabang yang akan dimusabaqhkan di Masjid Raya Baiturrahman juga sama: Tilawah, Tartil, Ipzil Quran, lomba pidato dari para Da’iyah, dan kaligrafi Quran.
MTQ Korpri Nasional I telah sukses dilaksanakan (24 – 29 November 2012), di Sulsel yang membawa selain berita juara, juga berita duka bagi delegasi Aceh, dengan meninggalnya alm. Dr Lukmanul Hakim MA (Imam Masjid Raya Baiturrahman). Juara umum MTQ Korpri Tingkat Nasional I di Makassar, disabet Sumut.
MTQ Korpri Nasional I sukses diselenggarakan di Makassar, namun kafilah Aceh harus puas pada peringkat kesembilan. Posisi juara umum saat ini adalah kafilah Provinsi Sumatera Utara.
Itu hasil dua tahun lalu, tapi setahun yang lalu Korpri Aceh juga telah ber-MTQ untuk dikirim ke jenjang Nasional. Seusai pengumuman oleh Ketua Panitia, Dr H A Gani Isa, MAg, mantan Kakankemenag Aceh Utara dan Kadis Syariat Islam Kota Lokseumawe, sampaikan bahwa, “MTQ Korpri Tingkat Provinsi Aceh ini untuk menjaring qari dan qariah terbaik Aceh dari anggota Korpri dalam menghadapi MTQ II Tingkat Nasional yang direncanakan berlangsung Agustus 2014, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.”
Tgk H A Gani Isa, pengasuh rubrik BP4 Majalah Santunan, dan Ketua BP4 Aceh, lanjutkan jelang MTQ 2014, bahwa Provinsi Aceh ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional Korps Pengawai Republik Indonesia tahun 2014 yang kedua. “Korpri Pusat telah menunjuk Aceh sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ kedua tingkat Nasional Kopri pada 19 sampai 23 Agustus 2014,” katanya yang juga Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya Korpri Aceh.
MTQ tersebut akan diikuti oleh Korpri dari 34 provinsi di Tanah Air, selain delegasi Korpri pusat. “Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum tersendiri untuk memperlihatkan kondisi Aceh saat ini kepada para tamu dari berbagai provinsi di Indonesia,” katanya.Pelaksanaan event nasional MTQ Korpri yang akan dilangsungkan di Kota Banda Aceh pada Juni mendatang itu akan menghadirkan sedikitnya 600 orang kafilah yang merupakan delegasi dari berbagai wilayah di Indonesia. [akh/lia/faf/amw/jua/gp]
[Foto: Murid TPQ Plus Baiturrahman sedang menyimak cerita dari Pendongeng Nasional (Kak Nia), bersama Ustadz-ah dan Walimurid, di Halaman Selatan Masji Raya Baiturrahman (27/8/13). Foto: yakub]
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)