Written By bantencom ic on Monday, 15 December 2014 | 16:55:00
Serang, bantencom - Banyaknya PNS yang terlibat dan aktif didunia politik, menjadi perhatian Dewan Pengurus Korpri Nasional. Hal ini juga terjadi di Provinsi Banten.
Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional, Tasdik Kinanto dalam sambutannya pada acara Musyawarah Provinsi III Korpri tahun 2014 di Badiklat Banten, Minggu (13/12) meminta kepada seluruh PNS untuk tidak berkecimpung dan melibatkan diri pada urusan politik. "PNS harus netral, kalau PNS ini sudah tidak netral, urusan pelayanan akan tidak sangat baik, dan dapat menghambat proses pembangunan," ujarnya.
Namun demikian, Tasdik tidak melarang seseorang untuk aktif dan terlibat dalam dunia politik. "JIka anda (PNS : red) bermain politik silahkan saja. Tapi jangan ada dibirokrasi, keluar dulu. Setelah itu bebas berpolitik," ungkapnya. PNS katanya, harus menunjukkan dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini sudah ada UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menuntut pegawai negeri profesional. "Anggota Korpri akan diintegrasikan dengan Korps Profesi ASN," ujar dia.
Sementara itu, Plt Gubernur Banten, Rano Karno dalam sambutannya menyatakan adanya wacana pengurangan PNS di Provinsi DKI. "Saya baca runing teks di televisi, Ahok (Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaya Purnama, berniat mengurangi PNSnya sebanyak 3 ribu orang," ujarnya. Namun demikian, Plt Gubernur tidak menyinggung langkah Ahok tersebut akan diterapkan di Provinsi Banten, namun tetap fokus terhadap percepatan pembangunan.
"Di kita ini ini memang seperti Auto Pilot. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, pengesahan anggaran selesai, walaupun dihadapi dengan berbagai dinamika," ujarnya
Sumber : http://www.bantencom.com/2014/12/pns-dilarang-berada-di-dua-kaki.html
Serang, bantencom - Banyaknya PNS yang terlibat dan aktif didunia politik, menjadi perhatian Dewan Pengurus Korpri Nasional. Hal ini juga terjadi di Provinsi Banten.
Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional, Tasdik Kinanto dalam sambutannya pada acara Musyawarah Provinsi III Korpri tahun 2014 di Badiklat Banten, Minggu (13/12) meminta kepada seluruh PNS untuk tidak berkecimpung dan melibatkan diri pada urusan politik. "PNS harus netral, kalau PNS ini sudah tidak netral, urusan pelayanan akan tidak sangat baik, dan dapat menghambat proses pembangunan," ujarnya.
Namun demikian, Tasdik tidak melarang seseorang untuk aktif dan terlibat dalam dunia politik. "JIka anda (PNS : red) bermain politik silahkan saja. Tapi jangan ada dibirokrasi, keluar dulu. Setelah itu bebas berpolitik," ungkapnya. PNS katanya, harus menunjukkan dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini sudah ada UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menuntut pegawai negeri profesional. "Anggota Korpri akan diintegrasikan dengan Korps Profesi ASN," ujar dia.
Sementara itu, Plt Gubernur Banten, Rano Karno dalam sambutannya menyatakan adanya wacana pengurangan PNS di Provinsi DKI. "Saya baca runing teks di televisi, Ahok (Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaya Purnama, berniat mengurangi PNSnya sebanyak 3 ribu orang," ujarnya. Namun demikian, Plt Gubernur tidak menyinggung langkah Ahok tersebut akan diterapkan di Provinsi Banten, namun tetap fokus terhadap percepatan pembangunan.
"Di kita ini ini memang seperti Auto Pilot. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, pengesahan anggaran selesai, walaupun dihadapi dengan berbagai dinamika," ujarnya
Sumber : http://www.bantencom.com/2014/12/pns-dilarang-berada-di-dua-kaki.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar