Ahok Dicegat Ratusan PNS

Wanda Indana - 01 Desember 2014 10:48 wib

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama Senin (1/12/2014).MTVN/Wanda Indana

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama dikepung ratusan pegawai negeri sipil (PNS) usai upacara HUT ke-43 Korpri di silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014). PNS rebutan ber-selfie ria bareng Ahok.

Ahok sejenak tampak panik. Dia kelihatan tak siap. Tapi, cuma sebentar. Setelah itu orang nomor satu di DKI itu sudah cengengesan meladeni "tantangan" PNS.

"Pak Ahok...foto pak, foto pak," pinta salah satu PNS.

"Iya, iya, iya," Ahok sambil mengangguk-angguk.

Ada yang bisa berselfie dengan Ahok, ada yang tidak. "Nggak bisa foto. Sulit, rame banget. Tadi udah teriak-teriak, tapi nggak didenger," kata beberapa PNS kepadaMetrotvnews.com.

Pejabat SKD yang mendamping Ahok cuma bisa geleng-geleng kapala melihat kondisi itu. Mereka tampak serba salah karena sejatinya Ahok sudah harus mengikuti rapat pimpinan, tepat jam 09.00.

HUT ke-43 Korpri di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Mepan-RB Yuddy Chrisnandi. Upacara dimulai pukul 08.00. Jokowi, dalam pidatonya, menekankan efisiensi birokrasi. Perlu dilakukan revolusi mental terhadap UU Aparatur Sipil Negara (ASN) agar PNS dapat bekerja lebih profesional.

     Sumber : http://news.metrotvnews.com

Jokowi: Instansi yang Boros, Langsung Kita Potong Anggarannya!

GEBRAKAN JOKOWI-JK 

Presiden Joko Widodo (JIBI/Bisnis/Abdullah Azzam)

Senin, 1 Desember 2014 11:45 WIB | Akhirul Anwar/JIBI/Bisnis |

    | 

Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan semangat efisiensi anggaran langsung diterapkan oleh pemerintah di setiap instansi negara tanpa ngomong lebih dulu kepada pengguna anggaran.

“Kita tidak usah sampaikan secara ngomong tetapi dalam praktiknya kita sudah potong langsung dalam rangka efisiensi penggunaan angaran negara,” katanya seusai memimpin upacara HUT ke-43 Korpri di lapangan Monas Jakarta, Senin (1/12/2014).

Penyusun, kata Jokowi, akan meneliti satu per satu mata anggaran apabila terindikasi memboroskan APBN langsung dipotong.

“Saya lihat ada keinginan kuat dari birokrasi kita untuk memperbaiki. Yang sudah baik lebih baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi berulang kali mengatakan upaya pemerintah berkomitmen mewujudkan anggaran yang sehat.

Salah satu kebijakannya adalah mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif menuju sektor produktif dengan konsekuensi harga bensin dan solar masing-masing naik Rp2.000.

Menteri PANRB juga sudah mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran tentang penghematan dan hidup sederhana.

Misalnya mengonsumsi makanan hasil pertanian dalam negeri dan membatasi tamu undangan resepsi pernikahan pejabat negara maksimal 400 undangan atau 1.000 tamu.

     Sumber : http://www.harianjogja.com

Jokowi Bakal Pangkas Anggaran Konsumsi Kementerian

Desi Angriani - 01 Desember 2014 11:32 wib

Presiden Jokowi di HUT Korpri. (Foto:Antara/Fanny Octavianus)Metrotvnews.com, Jakarta: Selain mewajibkan seluruh instansi pemerintahan menghidangkan jajanan tradisional dalam setiap kegiatan seperti rapat, Presiden Joko Widodo juga akan memangkas anggaran konsumsi di setiap kementerian dan instansi pemerintah.

"Semuanya akan kita teliti, cek satu persatu kita cek satu persatu. Kalau memang itu ada indikasi boros akan langsung dipotong (anggaran konsumsi)," ucap Jokowi seusai memimpin upacara peringatan hari jadi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 43 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12/2014)

Jokowi menambahkan, langkah ini ditempuhnya guna menekan kembali anggaran belanja negara dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan konsumsi dan pertemuan atau rapat di luar kantor.

"Potong langsung dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran keuangan negara. Tapi, saya melihat ada keinginan yang kuat dari birokrasi kita untuk memperbaiki, dari yang sudah baik menjadi lebih baik," tuturnya,

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan surat edaran Nomor 10 Tahun 2014 terkait kewajiban menyediakan makanan berbahan dasar singkong di masing-masing instansi pemerintahan. Selain itu, Kemenpan-RB juga mengeluarkan pembatasan undangan acara atau rapat di luar kantor bagi seluruh pegawai dan pejabat. "Patokannya adalah pembatasan undangan dan rapat di luar kantor," ujar Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, 27 November 2014

     Sumber : http://news.metrotvnews.com

Anggota Korpri Kerumuni Jokowi Usai Acara HUT

SENIN, 01 DESEMBER 2014 | 10:41 WIB

Presiden Jokowi menyalami para peserta upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43 di lapangan Silang Monas, Jakarta, 1 Desember 2014. Jokowi dalam sambutannya meminta jajaran aparatur meninggalkan mental priayi dalam melayani tugas dan tanggung jawabnya. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan Pengaman Presiden meloncat dari panggung acara hari ulang tahun ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Senin, 1 Desember 2014.

Mereka berlarian mengejar Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba mendekati kerumunan anggota Korpri di seberang panggung. (Tiga Kebijakan Jokowi Ini Menuai Kecaman)

"Tahan di situ," kata salah satu anggota Paspampres memberi tanda kepada anggota lain untuk membentuk barikade agar para pegawai negeri sipil di sisi kanan dan kiri tak ikut merangsek masuk ke lapangan.

Hampir semua anggota Paspampres, baik yang berseragam batik maupun militer, turun ke lapangan untuk mendekati Jokowi dan Iriana. Mereka berupaya menahan desakan para PNS yang mendorong-dorong ke arah Jokowi untuk berfoto bersama.

"Pak, foto. Pak, foto," kata seorang ibu yang memakai seragam Korpri sambil mengangkat kameranya. (Sepatu Jokowi Bikin Media Malaysia Terkesan)

Jokowi sendiri tampak sengaja mendekati kerumunan PNS itu. Jokowi mengambil langkah yang tidak sesuai dengan petunjuk staf protokoler, yang memberi arah menuju kelompok wartawan untuk konferensi pers.

Tidak hanya Paspampres, staf protokoler dan Biro Pers Istana Kepresidenan juga dibuat kewalahan oleh ulah Jokowi.

Walhasil, Jokowi harus tertahan hampir 10 menit di tengah kerumunan anggota Korpri. Usaha staf protokoler dan Paspampres membuka jalan bagi Jokowi ke arah lokasi konferensi pers sangat berat. Para PNS tidak membiarkan Jokowi melangkah lebih jauh karena mereka terus mencoba mendekat.

"Sudah, sudah. Beri Jalan," kata Kepala Biro Pers dan Media Rumah Tangga Istana Kepresidenan Albiner Sitompul.

     Sumber : http://www.tempo.com

Presiden: Korpri Harus Jadi Guru untuk Perubahan

• Presiden: Korpri Harus Jadi Guru untuk Perubahan
• Presiden: Korpri Harus Jadi Guru untuk Perubahan

• 0
• 1

1 December

11:032014

0 Votes(0)

Print Artikel

👤by Denny Yusman49 Pembaca

KBRN, Lhokseumawe : Para anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diharapkan untuk bisa menjadi guru dan menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, serta harus mampu memahami dan melaksanakan panataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang bersih, kompeten dan mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat lagi.

Demikian antara lain sambutan Presiden RI Joko Widodo selaku Penasihat Nasional Korpri pada Hari Ulang Tahun ke-43 Korpri tahun 2014, yang dibacakan Kepala LPP RRI Lhokseumawe, Widhie Kurniawan, pada upacara Bendera HUT Korpri di halaman kantor RRI, Jl. Petua Ibrahim 75 Teumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe, Senin (1/12/2014) pagi.

Dalam sambutannya, Presiden juga meminta aparatur negara untuk mempercepat budaya kerja bagi seluruh anggota Korpri menuju pola pikir dan budaya kerja yang lebih gigih, cerdas, inovatif dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Di akhir sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat menunaikan tugas bagi seluruh anggota Korpri dengan pengabdian dan karya terbaik untuk dipersembahkan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Upacara HUT ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia di halaman RRI Lhokseumawe diikuti seluruh PNS dan PBNS di LPP RRI Lhokseumawe. (Deni/HF)

     Sumber : http://www.rri.co.id

Kopri Harus Tinggalkan Mentalitas Priyai

• 
• 
  
• KBRN, Jakarta:  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) terus memacu Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara.

Kementerian PAN dan RB berkomitmen untuk mengubah budaya priyayi menjadi birokrasi yang melayani sepenuh hati. “Implementasinya di lakukan melalui Gerakan Penghematan Nasional,” kata Menteri Yuddi Chrisnandi, pada peringatan HUT Ke-43 Korpri di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014).

Gerakan Penghematan Nasional memiliki payung yaitu Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor serta Gerakan Hidup Sederhana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN 7 RB Nomor 13 Tahun 2014.

Yuddy mengungkapkan bentuk nyata Gerakan Penghematan Nasional seperti penghematan penggunaan sarana dan prasana kerja (listrik, telepon, AC dan air), penghematan penggunaan belanja barang dan belanja pegawai misal perjalanan dinas, pembelian ATK, pengadaan kendaraan bermotor, penyajian menu makanan tradisional, dan buah-buahan produksi dalam negeri serta optimalisasi penggunaan fasilitas kantor untuk rapat kedinasan. 

“Adapun bentuk nyata dari Gerakan Hidup Sederhana antara lain membatasi undangan dan yang hadir dalam resepsi tidak lebih dari 1.000 orang, tidak memperlihatkan kemewahan. Tidak memberikan karangan bunga serta menghentikan publikasi adventoria ucapan selamat yang menggunakan biaya tinggi,” tegasnya.

Upacara HUT Korpri di Monas, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan 15.000 peserta. Peringatan HUT Korpri dimeriahkan oleh Paguyuban Reog Ponorogo di bawah binaan Sri Rachma Chandrawati. Sebanyak 75 grup Reog unjuk gigi. Kemudian turut meriahkan marching band dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor. (Sgd/DS)

     Sumber : http://www.rri.co.id

Perhatian Pemerintah Terhadap PNS Masih Minim

• 
  
• 
• 
  
• 
  
• 
  
• KBRN, Jakarta : Pengamat Politik Universitas Sriwijaya Adrian Saptawan mengatakan perhatian pemerintah terhadap pegawai negeri sipil (PNS) terutama di daerah masih minim, padahal abdi negara itu merupakan ujung tombak dari pelayanan di masyarakat.

“Memang PNS menjadi sorotan utama karena mesin penyelengaraan sistem negara  Indonesia cuman perhatian kepada mereka kurang serius karena setiap pergantian pimpinan yang pada dasarnya pimpinan mereka adalah dari partai politik, mereka menjadi semacam alat pengesahan legalitas politik,” kata Adrian Saptawan dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Senin (1/12/2014). 

Semasa zaman orde baru dibawah kendali Soeharto, PNS menjadi mesin utama dari kebijakan politik pemerintah Orba sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan profesionalitas dan integritas PNS. Kemudian tahun 1999 yang merupakan era reformasi, PNS tidak menjadi bagian dari reformasi dan kondisnya semakin parah dibandingkan dengan era Orba.

Tarik ulur PNS untuk kepentingan PNS semakin kentara. Misal di UU Nomor 43 Tahun 1999, di sebutkan di era otonomi daerah, pemda berhak untuk mengatur pegawainya sehingga sumpah Korpri yang bersedia ditempatkan dimana saja tidak berlaku.

“Pada pelaksanaannya terjadi ketidak adilan, pengembangan karir terhambat karena tergantung kebijakan politik”.

Belum lagi tunjangan antar PNS di masing-masing daerah tidak sama.   Oleh karena itu, dia mendukung revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo namun revolusi tidak hanya dari luar namun juga dalam yakni aturan seperti UU Nomor 43 Tahun 1999.    Terkait dengan Korpri, seharusnya organisasi itu keluar dari struktur pemerintahan, ibarat di swasta, Korpri seperti serikat pekerja.

“Korpri adalah koprs satu-satunya yang di luar kedinasan. Dengan struktur pemerintahan di beri esselon dan itu menyalahi aturan. Seharusnya mereka berdiri sendiri,” ujarnya. (Sgd/DS) 

          Sumber : http://www.rri.co.id

Pidato Jokowi Cukup 6 Menit

•  December 2014, 06:24
 
• Polda Bali Periksa Pelaku Keributan Munas Golkar1 December 2014, 02:17
 
• Paus Kutuk Serangan Masjid Nigeria Sebagai "Dosa Terhadap Tuhan"1 December 2014, 03:23
 
• Presiden Jokowi : Pecat Oknum Petugas Nakal Terhadap TKI30 November 2014, 22:48
 
• Disabilitas miliki Potensi yang dapat Diandalkan30 November 2014, 18:34
 
• SMP 1 Sampang Ambruk, MDW Kambing Hitamkan Bupati30 November 
 RSS FEED

• 
• 
  
• 
• 
  
• 

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo memberikan sambutan Upacara Hari Ulang Tahun HUT Korpri ke 43 di tugu Monas cukup singkat hanya 6 menit saja. Presiden RI yang akrab dipanggil Jokowi ini, menekankan jargonnya "Revolusi Mental" diterapkan di Korps Aparatur Negara menjadi anggouta Korpri yang melayani dan bukan dilayani.

Pidato singkat Jokowi ini, meminta anggota Korpri menjadi guru dan tauladan masyarakat, dan tinggalkan mentalitas priyai yang selama ini menjadi budaya birokrasi. Korpri juga diminta perkuat organisasi dan tinggalkan ego sektoral dan kedaerahan, yang akan merusak kebersamaan anggota Korpri.

"Mari tanamkan Panca Prasetia Korpri dan perkuat organisasi ini, tinggalkan segala bentuk ego sektoral dan kedaerahan yang tidak bagus dalam membangun birokrasi yang kompak dan bermartabat," tegas Presiden Jokowi, saat menyampaikan pidato Upacara HUT Korpri di Monas, Senin (1/12/2014).

Upacara memperingati HUT Korpri ke 43 di Tugu Monas mengambil thema memperkokok jiwa korps aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas guna mendukung kepemimpinan nasional menuju Indonesia yang maju, sejahtera dan bermartabat.

HUT Korpri ke 43 di Tugu Monas juga menekankan Sukseskan Gerakan Nasinal "Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara" di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Upacara HUT Korpri ke 43 bertindak sebagai Pembina upacara Presiden Joko Widodo, Komandan upacara Menpan dan RB Yuddy Krisnandy dan Perwira upacara Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama. (Yus/DS).

     Sumber : http://www.rri.co.id

27 November 2014 Panglima TNI Siapkan HUT Korpri

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menerima audiensi Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) TNI, Herianto Sidik Iriansyah, Kamis (27/11).

     Panglima TNI  Jenderal TNI Moeldoko menerima audiensi Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) TNI, Herianto Sidik Iriansyah di Ruang Hening Gedung Sudirman Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/11).

Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan upacara HUT Korpri ke-43 Tahun 2014. Dijadwalkan, Panglima TNI akan bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara akan dilaksanakan pada 1 Desember 2014, di Lapangan Apel Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur.

HUT Korpri TNI tahun ini mengusung tema 'Memperkokoh Jiwa Korps, Profesionalitas, dan Integritas Aparatur Sipil Negara sebagai Anggota Korpri Guna Mendukung Kepemimpinan Nasional Menuju Bangsa yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.'

Kepada Panglima TNI, Herianto menyampaikan rencana perubahan nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014. Kini perubahan tersebut menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI didampingi Aspers Panglima TNI, Laksda TNI Sugeng Darmawan dan Kapuspen TNI, Mayjen TNI M Fuad Basya. Adapun Herianto didampingi jajaran Pengurus Korpri TNI.

Sumber : Rimanews

WAKIL KETUM DPKN KORPRI DRS.EKO SUTRISNO: REVOLUSI MENTAL PNS IALAH KERJA KERAS, CERDAS,IKHLAS DAN TUNTAS

          Wakil Ketua Umum DPKN Drs.Eko Sutrisno mengatakan, momentum peringatan HUT Korpri ke-43 tahun ini digunakan sebagai pencanangan revolusi mental, seperti yang selalu didengungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Revolusi mental di lingkungan anggota Korpri yang dalam hal ini adalah PNS adalah bertekad melanjutkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas dalam meningkatkan pengabdian dan produktivitas guna mewujudkan jajaran birokrasi yang profesional.

Hal itu dikatakan dalam wawancara dengan RRI Pro 3 Jakarta Jumat (28/11). Dikatakan hanya birokrasi yang solid, profesional dan berintegritas yang sanggup menghadirkan kualitas pelayanan public yang terbaik bagi seluruh warga bangsa. Hal itu sesuai dengan tema peringatan HUT ke-43 Korpri tahun ini ialah ”Memperkokoh Jiwa Korps,Netralitas,Profesional dan Integritas Aparatur Sipil Negara Sebagai Anggotas Korpri Guna Mendukung Kepemimpinan Nasional  Menuju Bangsa Yang Maju,Sejahtera dan Bermanfaat”.

HUT kali ini juga dijadikan momentum untuk terus menerus meneguhkan sebagai perekat dan pemersatu NKRI.Untuk itu,Korpri  tetap meneguhkan semangat netralitas,meningkatkan profesionalisme menjaga integritas sehingga mampu memberikan pengabdian dan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Menjawab pertanyaan masa depan Korpri dengan lahirnya UU No.5/2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya pasal 126, Eko Sutrisno mengatakan Pegawai ASN tetap berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI.Korps ini bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan  jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk mencapai tujuan itu maka fungsi ASN RI ialah membina dan pengembangkan profesi ASN. Memberi perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN RI trerhadap dugaan pelanggaran system merit yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas.

Di samping itu juga memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.Juga menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini Korpri masih menunggau PP sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 5/2014 tersebut.Bila PP itu sudah ada maka Korpri akan melaksanakan Munas VIII.Nomenklatur Korpri akan berubah bertransformasi menjadi KorpsProfesi  Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Harapan ke depan, Korpri dapat menjadi aspirator,mediator dan fasilitator untuk menempatkan posisinya sebagai pelopor dalam meningkatkan profesionalime anggota, penyaluran kepentingan anggota,pelindung dan pengayom para anggota,,mitra pemerintah dan masyarakat,memelihara dan membina jiwa korsa.***

SAMBUTAN PRESIDEN PADA HUT KE-43 KORPRI

Menpan Sambut Baik Pengurangan Jam Kerja Perempuan

Kamis, 27 November 2014, 08:01 WIB 

Komentar : 0

Republika/Agung Supriyanto

Advertisement

Menpan RB Yuddy Chrisnandi.

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyambut baik usul Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pemotongan jam kerja pekerja perempuan.

"Kalau Wakil Presiden yang berbicara gitu bisa dilaksanakan, sama halnya ada fatwa Pak Prabowo yang langsung dikerjakan Pak Fadli Zon," ujar Menpan yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam peluncuran Kampung Bambu Terpadu, di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/11).

Menurut Menpan, pihaknya akan mengkaji usul tersebut sebagai pertimbangan bahwa pekerja perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus keluarga dan anaknya.

"Kita akan kaji, tapi itu saran yang baik dengan pertimbangan untuk mengurus keluarga, mengurus anak menciptakan rumah tangga yang harmonis," kata Menpan.

Menpan mengatakan, usul Wakil Presiden JK tersebut menempatkan perempuan tidak sebagai mesin yang hanya bekerja produktif.

"Jadi bukan lamanya bekerja, tentu kita akan mengkaji apalagi arahan dari Bapak Wakil Presiden kita akan pertimbangkan bersama-sama bagaimana mengimplementasikannya. Yang pasti Kementerian PAN RB siap," kata Yuddy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat akan mengkaji usul tersebut dengan komisi terkait.

"DPR RI akan mempelajari dengan komisi terkait, jangan sampai nanti perempuannya yang protes berarti ada diskriminasi terhadap perempuan dari laki-laki," kata Fadli Zon.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jam kerja pegawai perempuan harus dikurangi selama dua jam. Pengurangan ini diperlukan agar perempuan bisa memiliki waktu lebih untuk keluarga dan mendidik anak.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sehari yang dalam dalam pertemuannya dengan Persatuan Umat Islam di Jakarta.

     Sumber : http://nasional.republika.co.id

Peringati HUT KORPRI, Menteri PANRB Ziarah ke TMP Kalibata 27 November 2014

 

 

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi memimpin ziarah ke Taman Makan Pahlawan (TMP) Kalibata, Kamis (27/11). Acara ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-43.

 

Ziarah di TMP Kalibata dimulai dengan upacara penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur, dan dilanjutkan dengan tabur bunga. Acara tersebut diikuti oleh anggota KORPRI perwakilan dari seluruh istansi pemerintah yang ada di Jakarta.

 

HUT KORPRI yang jatuh pada tanggal 29 November, diisi dengan sejumlah kegiatan. “Puncak peringatan akan dilaksanakan upacara di Monas pada tanggal 1 Desember 2014, yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Yuddy yang didampingi Ketua Umum DPN KORPRI Diah Anggraeni dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno.

 

Yuddy mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk mengingat jasa para pahlawan, pendiri bangsa khususnya yang sudah terlibat dalam proses berbangsa dan bernegara, menjalankan roda pemerintahan, dan menjadi lokomotif penggerak pembangunan.

Berbagai kegiatan menyambut HUT KORPRI antara lain donor darah, olahraga, bazar, dan kegiatan sosial lainnya.  (rr/HUMAS MENPANRB)

 Sumber : http://www.menpan.go.id

Bakohumas Butuh Evaluasi Pers

Rabu, 26 November 201407:48 am

 

Reporter Yudi Rahmat

 

Ditayangkan Roma Mustakim

Bandung, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) perlu dievaluasi oleh mitra strategisnya yaitu media pers.

"Selama ini acara pertemuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat diselenggarakan setiap tahun. Bakohumas tidak pernah dievaluasi oleh mitra strategisnya yaitu media pers," kata Rudiantara saat membuka Pertemuan Tahunan Bakohumas di Hotel Harris Bandung Jawa Barat, Selasa (25/11).

Rudiantara mengatakan akan meminta PWI agar Bakohumas dievaluasi oleh awak media. "Bakohumas ini diadakan setiap tahun, ada award tapi tidak pernah dievaluasi. Saya minta pers sebagai mitra kerja untuk bisa mengevaluasi Bakohumas," katanya.

Ia juga mengimbau seluruh humas di instansi pemerintahan harus menjadi humas yang bernas, inovatif dan mampu menjadi fasilitator masyarakat. Untuk menuju ke arah itu, menurut Rudiantara humas membutuhkan sejumlah keahlian.

"Dibutuhkan keahlian-keahlian untuk meningkatkan profesionalisme humas. Humas harus jadi inspirator dan penghubung antara pemerintah dengan publik. Humas harus bernas," katanya.

Menurutnya, di era serba digital ini, tentunya peran humas harus berubah seiring perkembangan teknologi. Artinya, peran humas tak lagi sekedar memberi informasi satu arah, melainkan harus menjadi jembatan informasi kepada pers.

“Humas pun ke depan harus menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi memang dibutuhkan keahlian lain untuk meningkatkan profesionalisme humas, di mana mereka harus menjadi inspirator dan penghubung pemerintah dengan publik,” tuturnya.

Acara bertajuk ‘Humas Pemerintah yang Inklusif Membangun Bangsa Berdaulat, Mandiri dan Berkarakter’ itu diikuti 700 peserta dengan 100 stand both pameran. Usai membuka acara, Rudiantara juga mengunjungi sejumlah stand pameran dari humas berbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

     Sumber : http://kominfo.go.id

Menkominfo: Di Era Digital, Peran Humas Harus Berubah

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bahwa media pers belum pernah mengevaluasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Bahkan, pihaknya akan meminta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar Bakohumas dievaluasi media massa.

Kemeninfo Rudiantara bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat membuka acara Pertemuan Tahunan Bakohumas di Hotel Harris Bandung, Selasa (25/11/2014). (Foto: Budi)

“Pertemuan Bakohumas yang dilaksanakan setiap tahun bahkan ada awardnya, tidak pernah dievaluasi. Saya minta mitra kerja (pers) untuk bisa mengevaluasi Bakohumas,” tegas Rudiantara saat membuka Petermuan Tahunan Bakohumas di Hotel Harris, Kota Bandung, Selasa (25/11/2014).

Menurutnya, di era serba digital saat ini, tentunya peran humas harus berubah seiring perkembangan teknologi. Artinya, peran humas tak lagi sekedar memberi informasi satu arah, melainkan harus menjadi jembatan informasi kepada pers.

“Humas pun ke depan harus menjawab tantang perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi memang dibutuhkan keahlian lain untuk meningkatkan profesionalisme Humas, di mana meraka harus menjadi inspirator dan penghubung pemerintah dengan publik,” tuturnya.

Acara bertajuk ‘Humas Pemerintah yang Inklusif Membangun Bangsa Berdaulat, Mandiri dan Berkarakter’ itu diikuti 700 peserta dengan 100 stand both pameran.

     Sumber : http://www.fokusjabar.com