Gubernur Sulbar terpukul aparatnya terlibat narkoba
Herman Mochtar
Selasa, 29 Oktober 2013 − 16:29 WIB
Ilustrasi (dok:Istimewa)
Sindonews.com - Gubernur Sulawesi
Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh mengaku terpukul dengan informasi yang
menyebutkan banyak pejabat Pemprov Sulbar terlibat narkoba. Dia menjadi
lebih yakin, setelah mengetahui Mamuju menjadi daerah peredaran dan
pengguna narkoba terbesar di Indonesia Timur.
"Media nasional merilis ini dan saya diminta klarifikasi oleh Mendagri. Ya, saya akan jelaskan saat rapat gubernur nanti. Karena itu, saya minta data lengkap dari semua aparat terkait. Permintaan ini hak dan kewajiban saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan kepala daerah," katanya usai melantik pengurus KORPRI Sulbar, Selasa (29/10/2013).
Salah satunya, dia meminta kejelasan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar Yusran Rivai. Dia juga diminta data sejumlah pejabat yang disinyalir terlibat dengan narkoba.
Dengan nada bergetar, Anwar melanjutkan, Sulbar didirikan dengan susah payah. Tidak turun dari langit dan bukan hadiah pemerintah pusat. Sulbar benar-benar dibangun dari kilometer nol.
"Betapa sakitnya kalau ternyata daerah ini berkembang justru menjadi peredaran narkoba. Dan anehnya, barang haram ini ternyata justru digunakan oleh orang-orang yang harusnya menangkap maupun melarang. Ini bukan rahasia lagi," katanya.
Anwar kemudian melimpahkan tanggungjawab pengawasan tanpa terkecuali ini pada pengurus KORPRI Sulbar yang baru. Mereka diminta memberikan laporan yang lengkap terhadap anggota KORPRI yang terlibat narkoba.
"Saya menjadi pengurus dan anggota KORPRI sejak 43 tahun lalu. Pada zaman itu, kami diwajibkan menghafalkan Sapta Prasetya KORPRI, dan tulisan itu ditempelkan di setiap ruangan. Saat itu, pengawasan tidak seketat seperti sekarang, tapi jarang ada temuan. Waktu itu belum ada BNN, BPK, apalagi KPK. Sehingga tidak ada temuan, baik peraturan, sosial, moral, apalagi narkoba. Karena memang tabu untuk PNS," tegasnya.
Anwar mengingatkan seluruh pegawainya untuk tidak mencoba narkoba, karena barang tersebut diharamkan agama. Dikatakan, lebih baik makan ikan sekenyang-kenyangnya dari pada mengkonsumsi barang yang tidak ada manfaatnya sedikit pun.
"Sekali lagi, jujur ini menyakitkan. Sebagai guberur, saya sangat terpukul dan tersinggung bahwa Mamuju adalah tempat peredaan pengguna narkoba terbesar," katanya.
Sejumlah petugas BNN Sulbar disebutkan akan menyerahkan dokumen sejumlah PNS atau anggota KORPRI di lingkup Pemprov Sulbar yang terlibat narkoba. Hingga berita ini disusun, pertemuan tertutup masih berlangsung.
Sebelumnya, Yusran Rivai menyebutkan, bahwa BNN Sulbar mencium indikasi keterlibatan pelajar dalam peredaran narkoba. Modus ini sampai sekarang masih didalami.
Santernya berita ini, berawal saat aparat gabungan Kodim 1418 dan Polres Mamuju yang berhasil membekuk tiga pelaku yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, pada 3 Oktober 2013. Dua dari mereka, ada seorang perwira polisi berpangkat AKP dan seorang caleg wanita DPRD Provinsi Sulbar salah satu parpol.
Temuan itu kemudian dikembangkan dan semakin terungkap ketika salah seorang tersangka yang melarikan diri berhasil di tangkap di Kabupaten Majene. Dari sinilah kemudian terungkap peredaran narkoba yang melibatkan hampir seluruh stakeholder di Mamuju.
"Media nasional merilis ini dan saya diminta klarifikasi oleh Mendagri. Ya, saya akan jelaskan saat rapat gubernur nanti. Karena itu, saya minta data lengkap dari semua aparat terkait. Permintaan ini hak dan kewajiban saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan kepala daerah," katanya usai melantik pengurus KORPRI Sulbar, Selasa (29/10/2013).
Salah satunya, dia meminta kejelasan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar Yusran Rivai. Dia juga diminta data sejumlah pejabat yang disinyalir terlibat dengan narkoba.
Dengan nada bergetar, Anwar melanjutkan, Sulbar didirikan dengan susah payah. Tidak turun dari langit dan bukan hadiah pemerintah pusat. Sulbar benar-benar dibangun dari kilometer nol.
"Betapa sakitnya kalau ternyata daerah ini berkembang justru menjadi peredaran narkoba. Dan anehnya, barang haram ini ternyata justru digunakan oleh orang-orang yang harusnya menangkap maupun melarang. Ini bukan rahasia lagi," katanya.
Anwar kemudian melimpahkan tanggungjawab pengawasan tanpa terkecuali ini pada pengurus KORPRI Sulbar yang baru. Mereka diminta memberikan laporan yang lengkap terhadap anggota KORPRI yang terlibat narkoba.
"Saya menjadi pengurus dan anggota KORPRI sejak 43 tahun lalu. Pada zaman itu, kami diwajibkan menghafalkan Sapta Prasetya KORPRI, dan tulisan itu ditempelkan di setiap ruangan. Saat itu, pengawasan tidak seketat seperti sekarang, tapi jarang ada temuan. Waktu itu belum ada BNN, BPK, apalagi KPK. Sehingga tidak ada temuan, baik peraturan, sosial, moral, apalagi narkoba. Karena memang tabu untuk PNS," tegasnya.
Anwar mengingatkan seluruh pegawainya untuk tidak mencoba narkoba, karena barang tersebut diharamkan agama. Dikatakan, lebih baik makan ikan sekenyang-kenyangnya dari pada mengkonsumsi barang yang tidak ada manfaatnya sedikit pun.
"Sekali lagi, jujur ini menyakitkan. Sebagai guberur, saya sangat terpukul dan tersinggung bahwa Mamuju adalah tempat peredaan pengguna narkoba terbesar," katanya.
Sejumlah petugas BNN Sulbar disebutkan akan menyerahkan dokumen sejumlah PNS atau anggota KORPRI di lingkup Pemprov Sulbar yang terlibat narkoba. Hingga berita ini disusun, pertemuan tertutup masih berlangsung.
Sebelumnya, Yusran Rivai menyebutkan, bahwa BNN Sulbar mencium indikasi keterlibatan pelajar dalam peredaran narkoba. Modus ini sampai sekarang masih didalami.
Santernya berita ini, berawal saat aparat gabungan Kodim 1418 dan Polres Mamuju yang berhasil membekuk tiga pelaku yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, pada 3 Oktober 2013. Dua dari mereka, ada seorang perwira polisi berpangkat AKP dan seorang caleg wanita DPRD Provinsi Sulbar salah satu parpol.
Temuan itu kemudian dikembangkan dan semakin terungkap ketika salah seorang tersangka yang melarikan diri berhasil di tangkap di Kabupaten Majene. Dari sinilah kemudian terungkap peredaran narkoba yang melibatkan hampir seluruh stakeholder di Mamuju.
Gorontalo-
Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang berdiri sejak
29 Nopember 1971 telah banyak mengalami pasang surut dalam sejarah
keorganisasiannya. Sejarah KORPRI yang panjang merupakan dinamika
perkembangan kondisi lingkungna yang strategis baik yang tertarik dalam
kehidupan politik, pemerintah dan hukum yang harus dihadapai oleh
jajaran KORPRI di Tingkat Daerah, jelas Wakil Gubernur Gorontalo DR.
Drs. H. Idris Rahim, MM. saat memberikan sambutan sekaligus membuka
Musyawarah II KORPRI Provinsi Gorontalo (23/10).
Sukabumi (KN) -
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Timur
Pradopo beserta Ketua Umum DPN Korpri Diah Anggraeni, Ketua Umum PWRI
Haryono Suyono, Direktur Utama BUMN Sofyan Basir, Jamkesmas Ivan
Nurhadian, JPK Jamsostek Sophi Sopariyani menerima kartu peserta BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari Presiden RI Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono pada acara launching BPJS Kesehatan di Lapangan
Soetadi Setukpa Polri Salabintana Sukabumi, Jawa Barat, Senin
(21/10/2013).Presiden RI usai menyampaikan
sambutannya, dilanjutkan dengan launching BPJS Kesehatan dan penekanan
tombol sebagai tanda pemantapan Migrasi dan Penyatuan Data Peserta
Kesehatan Nasional di tandai dengan sirene dan pelepasan balon udara
logo BPJS kesehatan sebagai tanda kesiapan operasional l Januari 2014.