Bocah 5,8 Tahun Asal Bangka Hafal 26 Juz Alquran

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Subhanallah. Hanya satu kata itulah yang terucap dari sejumlah pejabat di lingkungkan Pemkab Bangka Barat (Babar) dan warga yang hadir dalam Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Babar 2014, di Masjid Raya Al Muttaqin Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, Kabupaten Babar, Kepulauan Bangka-Belitung, Senin (24/3/2014).

Kalimat Toyyibah ini terucap oleh mereka secara spontan penuh kagum dan haru saat panitia MTQ akan menampilkan Hafiz Cilik bernama Musa Bin La Ode Abu Hanifah (5,8 tahun) warga Pal 4 Muntok.

Anak itu ketika naik dan duduk bersimpuh di atas panggung MTQ, begitu fasih melafazdkan ayat demi ayat Surat Makiyah dalam Alquran. Musa yang usianya masih begitu belia, sudah mampu menghafal Alquran hampir 26 juz.

Pejabat dari  Kemenag Kabupaten Bangka Barat H Abdul Rohim menyebutkan, untuk menjaga Alquran, Allah SWT selalu memberikan kemakmuran kepada hamba-Nya, untuk hafizd (hafal) ayat-ayat Alquran.

"Musa Bin La Ode Abu Hanifah ini, usinya baru 5 tahun 8 bulan, dengan lidahnya yang fasih, hafalan Alqurannya sudah mendekati 26 juz," kata Abdul Rohim dalam acara pembukaan MTQ tersebut.

Perum Korpri Kota Salatiga

Perum Korpri Kota Salatiga Masih Terus Digarap Hingga Akhir Tahun 2014

 

Beberapa Hari Lalu Kita Masih Di Ingatkan Dengan Kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah Perum Korpri Secara Simbolis Kepada Wakil Walikota Kota Salatiga Dari Kepala Bpn Kota Salatiga. Sertifikat Tersebut Berkaitan Dengan Telah Dibangunnya 745 Bidang Rumah Untuk Pns Yang Notabennya Adalah Anggota Korpri. Dan Sampai Saat Ini Pun Penggarapannya Masih Terus Dilakukan Mengingat Target Penyelesaian Pembangunan Akan Jatuh Pada Akhir Tahun Ini.

Penyerahan Sertifikat Tanah Perum Korpri Yang Secara Langsung Dilakukan Oleh Kepala Bpn Atau Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga Ronald Frederik P.M. Lumban Gaol, S.H., M.M Kepada Wakil Walikota Kota Salatiga Muhhamad Harris Yang Mewakili Walikota Salatiga Yuliynto S.E, Mm Lalu Diserahkan Kepada Sekda Salatiga Yang Sekaligus Juga Sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Salatiga Agus Rudianto. Hingga Saat Ini Masih Terus Digarap Pengerjaannya. Total Ada 745 Bidang Rumah Yang Terletak Di Praja Mulya Di Daerah Argomulyo Dan Praja Mukti Yang Berada Di Kecandraan Kota Salatiga.

Dijelaskan Oleh Bagus Anggoro Rico Dari Satria Saputra Graha Jaya Pengembang Perum Korpri Ini Pembangunan Sempat Terkendala Mengenai Penyelesaian Sertifikat Yang Saat Ini Sudah Beres. Ia Pun Mengaku Optimi Akhir Tahun 2014 Ini Pengerjaan 745 Bidang Rumah Pns Tahap Pertama Di Kota Salatiga Ini Bisa Diselesaikan.

Mengenai Fasilitas Yang Juga Akan Dibangun Di Dua Perumahan Ini Pihaknya Masih Menunggu Instruksi Dari Pemerintah Setempat Mengingat Pemerintah Kota Salatiga Juga Memberikan Subsidi Sejumlah Fasilitas Yang Nantinya Akan Dibangun Di Dua Perumahan Korpri Ini. Seperti Sarana Olahraga Taman Bermain Akses Jalan Dan Lain Sebagainya.

• February 8, 2014
• Kabar Jawa Tengah  / Kota Salatiga  
• TVKU "Televisi Kampus"

Korpri: PNS sangat Seksi di Mata Banyak Parpol

KBRN, Jakarta : Kepala Biro Humas pada Sekretariat Jenderal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pusat, Djoko Suseno mengatakan jelang pemilu keberadaan PNS dinilai seksi

KBRN, Jakarta : Kepala Biro Humas pada Sekretariat Jenderal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pusat, Djoko Suseno mengatakan jelang pemilihan umum legislatif dan paket presiden dan wakilnya pada 2014, keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai seksi dan memiliki magnet bagi partai politik peserta pemilu untuk mendulang suara.

“PNS sangat seksi, dilirik oleh parpol  baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Yang di daerah sudah ada mobilisasi PNS dengan daya apapun oleh kepala daerah. Itu yang terjadi tetapi sulit untuk dipisahkan,” kata Djoko Suseno, dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Selasa (11/3/2014).

Di media juga ramai diberitakan calon anggota legislatif maupun capres dari parpol tertentu yang mendekati PNS agar mendapat dukungan suara. Penggalangan dukungan baik secara sembunyi maupun terang-terangan.

Pihaknya mengaku belum dapat mengambil tindakan tegas terhadap PNS yang tidak netral kecuali memiliki barang bukti seperti foto, video dan lainnya. Tetapi dia menjamin PNS akan tetap netral pada pemilu 9 April 2014, karena di Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS telah ditegaskan PNS harus netral. PNS dilarang keras untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan mendukung caleg atau parpol.

“Nantinya jika ada barang bukti di bawa ke Panawslu, dan dinyatakan bersalah maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatannya mulai sanksi ringan hingga berat. Ketidaknetralan termasuk pelanggaran sedang dan didenda Rp12 juta serta kurangan penjara 1 tahun,” tuturnya. (Sgd/WDA)

Peran Humas dalam Keterbukaan Informasi Publik

Peran Humas dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ditulis oleh irwandkv pada Jum, 07/03/2014 - 11:18

Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu anggota dari Bakohumas Pusat kembali menjadi Tuan Rumah Forum Komunikasi Kehumasan Tingkat Pusat tahun 2014 dengan mengangkat tema “Peran dan Kontribusi Humas Pemerintah dalam Layanan Keterbukaan Informasi Publik; Peran Media dan Humas Pemerintah: Kilas Balik, Tantangan, Kendala, Harapan, dan Realita; dan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Ditinjau dari Opini Masyarakat dan Komunikasi Politik”. Pertemuan ini diselenggarakan pada hari Selasa, 4 Maret 2014 bertempat di Hotel Redtop Jakarta dengan mengundang seluruh K/L di tingkat Pusat, satu diantaranya adalah Kementerian Sosial RI.

Dalam pertemuan ini, ada beberapa pointers penting yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Posisi kehumasan dalam suatu lembaga sangat strategis, karena berada di samping pimpinan. Keberadaannya mampu mewarnai pimpinan dan menjadikan etalase yang menggambarkan pimpinan itu indah atau buruk. Untuk itu, humas jangan sampai termakan isapan jempol yang bermaksud mengadu domba.
2. Humas harus mampu menangkap berbagai kabar tanpa mengaburkan.
3. Informasi dari Humas akan menjadi acuan pengambilan keputusan pimpinan. Kalau keliru langkah, maka akan fatal akibatnya. Begitupun posisinya sebagai juru bicara pimpinan maka sebagai Humas harus menguasai betul berbagai permasalahan yang ada dilingkupnya dan juga di luar lingkupnya.
4. Humas harus terus menerus belajar menguasai berbagai disiplin ilmu agar tidak gagap dan tidak mudah diadu domba.
5. Begitupun terhadap pemberitaan yang mengarah kepada adu domba, humas harus menyikapinya dengan berbagai trik yang santun dan menjalin kemitraan. Termasuk menjelang pemilu, karena berbagai kepentingan, banyak berita yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana.
6. Sangat bisa dimengerti keberadaan Humas dengan segala kekurangan termasuk keterbatasan dana di kehumasan walaupun dengan tuntutan kerja yang luar biasa.
7. Humasnya bagus maka lembaganya pasti bagus, mencari pejabat Humas susah dicari sebab penuh pertimbangan karena citra lembaga yang dibawa kemana-mana.
8. Humas juga perlu pendekatan dengan Media karena kalaupun kita beli Media itu tidak mungkin dan untuk menjalankan peran Humas harus didukung SDM dan kelengkapan dalam aksinya termasuk teknologi.
9. Selain itu, peran dan kontribusi Humas dalam keterbukaan informasi publik sangat vital, begitu juga dengan dinamika Humas dan Media di era tahun Pemilu di tahun 2014.

Oleh: Sudarno/Karlina Irsalyana

Buku Panduan Pertemuan Peranan Kehumasan

Pemkab Mitra Gelar Apel Korpri

Laporan Wartawan Tribun Manado Pengasihan Susanto Amisan

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), menggelar apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di pelataran kantor Bupati Mitra. 

Plt Sekda Mitra, Ir B A Tinungki MEng, pada apel tersebut, bertindak sebagai pembina, yang turut membacakan sambutan Bupati, Telly Tjanggulung. Dalam sambutannya Bupati menyatakan, bahwa Korpri yang merupakan organisasi tempat bernaung para PNS telah menunjukan komitmen, kesungguhan dan pengabdian yang tak kenal lelah, terutama dalam rangka membangun Mitra yang kita cintai.

"Tidak sedikit kritikan yang dialamtkan kepada kita. Namun diharapkan hal itu jadi motivasi untuk lebih memacu semangat kerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat," kata Tinungki membacakan sambutan bupati.

Secara organisatoris, Korpri merupakan organisasi yang mandiri dan profesional, yang kedudukan dan kegiatanya tidak terlepas dari kedinasan. Oleh karena itu harus senantiasa bergerak secara konsisten melayani masyarakat.

"Korpri harus mengedepankan peran sebagai abdi negara yang memiliki tugas dan kewajiban, peran sebagai abdi masyarakat, dalam memberikan pelayanan publik terbaik. Begitu pun dalam peran sebagai abdi pemerintah yang senantiasa memberikan dukungan pada tugas pemerintahan," tegasnya.

Korpri juga diminta supaya mengedepankan paradigma yang profesional, netral dan berjahtera. "Saya pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Korpri yang saat ini sedang melaksanakan tugas pengabdian. Semoga saudara-saudara senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan yang maha kuasa," ujarnya

Bupati, juga mengajak seluruh aparat untuk sama-sama mensukseskan reformasi dan demokrasi ke arah tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta menghormati pranata hukum dan demokrasi. "Pegang teguh sumpah jabatan dan panca prasetya Korpri, serta terus kedepankan semangat kebersamaan. Bangun terus mental melayani dan tingkatkan sikap tanggap atas kritik konstruktif, agar kita lebih maju dan responsif. Selanjutnya, bertindaklah secara profesional dan proporsional.