Rabu, 20 Februari 2013 - 22:41:31 WIB
Reformasi Birokrasi Ciptakan Birokrasi Bersih,Kompeten Dan Melayani
Diposting oleh : Selany Ranu
Kategori: POLITIK NASIONAL - Dibaca: 188 kali

Merdekaonline.com - Jakarta - Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang Bersih,Kompeten dan Melayani karena birokrasi memberikan peran yang sangat penting dalam penyelengaraan administrasi negara.

Demikian dikatakan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara (PAN),Ir.Azwar Abubakar dalam Seminar Nasional Dalam Rangka HUT Ke-41 KORPRI dengan tema "Membangun Birokrasi Kelas Dunia Yang Berwawasan Kebangsaan" di Gedung Dwiwarna,Lemhannas RI,Jakarta,Rabu (20/2).

Menurut Azwar,arti daripada tujuan reformasi birokrasi bersih yakni bebas dari KKN dan politisasi, Kompeten terhadap tugas dan tanggungjawab yang diemban serta melayani masyarkat dan dunia usaha atau investasi."Kalau Birokrasi seperti ini pastinya akan memberikan suatu pelayanan yang sangat prima kepada seluruh stakeholder," tuturnya.

Lebih lanjut,Dia mengatakan,mengapa dunia usaha atau investasi masuk didalam tujuan reformasi birokrasi.Karena dunia usaha-lah yang memberikan makan kepada seluruh PNS sekitar 98 persen."Jadi dunia usaha dan investasi sangatlah penting dalam mendukung sistem pemerintahan yang mana semua ini dijalankan oleh PNS.Maka kita harus melayani sebaik mungkin akan hal itu," tandasnya.

Untuk diketahui,kata Azwar lagi,bahwa KORPRI yang semuanya adalah PNS telah berjumlah sekitar 4,7 juta orang,artinya KORPRI sebagai aparatur pemerintah,mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan."Hal inilah mari kita bangun suatu birokrasi kelas dunia yang bersih,kompeten dan melayani dengan berwawasan kebangsaan," ajak Menteri asal Aceh ini dengan semangat.

Sementara itu,Gubernur Lemhannas RI,Prof.Dr.Ir Budi Susilo Soepandji mengatakan diselenggarakan seminar nasional dalam rangka HUT KORPRI Ke-41 ini bertujuan untuk membahas secara tajam konsep pendayagunaan aparatur negara dan percepatan reformasi birokrasi."Strategi ini untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan peran budaya dalam bidang birokrasi tentunya," jelasnya.

Dalam Seminar Nasional ini juga berlanjut dengan penandatanganan MoU antara Lemhannas RI dengan Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam hal penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan.Dan kerjasama-pun memiliki relevansi yang erat dengan gerak langkah Lemhannas RI menuju Lembaga Berkelas Dunia (SR).

Bangun Birokrasi Berwawasan Kebangsaan

Birokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai diharapkan. Para pelaku birokrasi, menjadikan birokrasi sebagai tempat dan tool untuk memenuhi ambisi seperti kekuaasan dan kekayaan.

Rabu, 20 Februari 2013 20:05 rini | red|

Ilustrasi birokrasi upacara bendera.

Jakarta,POL

BUDI Soesilo Supandji, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI menilai, saat ini birokrat begitu banyak yang menjadikan birokrasi sekadar tempat dan alat untuk mengejar materi dan kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam Seminar Nasional Dalam Rangka HUT Ke-41 Korpri dengan tema 'Membangun Birokrasi Kelas Dunia yang Berwawasan Kebangsaan' di Kantor Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Birokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai diharapkan. Para pelaku birokrasi, menjadikan birokrasi sebagai tempat dan tool untuk memenuhi ambisi seperti kekuaasan dan kekayaan," tegasnya.

Budi juga menyoroti soal netralitas PNS dalam politik yang diragukan, karena adanya implementasi otonomi daerah. Menurutnya, ada tarik-menarik di kalangan PNS dalam kepentingan politik. Sebagai contoh, dukungan terhadap bakal calon gubernur dan bupati serta money politics yang dilancarkan dalam ajang Pilkada.

Anggota DPRD ada yang ikut dalam pelatihan di Lemhanas bercerita kepada saya bahwa dia selama jadi DPRD, dia membutuhkan uang, meski pendidikan Lemhanas baik tapi kami butuh uang di lapangan.jelasnya.

Selanjutnya, Budi menegaskan dalam UU No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, seorang PNS harus menunjukkan netralitas tinggi, yaitu dengan tidak menjadi simpatisan atau anggota salah satu partai politik. Hal ini mewujudkan aparatur yang kompeten dan profesional