Gubernur Sulbar Akui, Pejabat Korpri Sulbar Selalu Ada Temuan BPK
2013-10-29
Mamuju (malaqbi.com) - Dalam pengukuhan Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat provinsi Sulawesi Barat , dihadiri beberapa pejabat pemerintah provinsi, Gubernur dan Pengurus Nasional KORPS republik indonesia oleh Dr.Ir.Natio Lasman .
Natio berharap bagaimana Korpri bisa menampung anspirsi dari pegawai se Indonesia dan mengembang tugas pokoknya baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah , maupun sebagai abdi masyrakat. (Selasa, 29/10/2013).
Sebagai abdi masyarakat harus selalu bisa meberikan pelayanan publik yang terkait kepada seluruh lapisan masyrakat yang tidak Diskriminatif. Melihat pertarungan politik kedepan dianggap akan memanas di harapkan kepada pengurus Korpri sulbar agar bagaimana bisa netral dan profesional dengan kondisi itu.
"Netralitas Korpri sama sekali bukan untuk kepentingan siapapun, kecuali untuk kepentingan negara dan bangsa, serta berfokus pada tugas dan fungsinya dan meberikan pelayaynan teroptimal kepada masyarakat tanpa diskriminas gerakan siapapun juga. Papar Natio Lasman.
Ia juga menekankan mengenai netralitas ini karna melihat tahun depan merupakan tahun dilaksanakannya pemilihan umum, sehingga suhu politik pasti akan meningkat.
Tak hanya itu pelantikan KORPRI juga yang dinilai terlambat dua tahun oleh Gubernur Sulbar dikarenakan pasca H. Muh. Arsyad Hafid, Msi Menduduki jabatan sebagai ketua Korpri Sulbar belum ada sosok yang bisa meggantikannya. Hingga kini Ismail Zainuddin selaku sekda provinsi Sulbar itu dinilai mampu mengembang amanah Korpri.
"Walaupun terkesan pengukuhan ini terlambat, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa," katanya.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, juga mengeluhkan soal ulah-ulah para pejabat yang sering jadi temuan oleh BPK. pada saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK selalu ada laporan hasil terkait pejabat KORPRI yang ada di provinsi sulbar.
"Apabila setiap penyerahan hasil pemeriksaan BPK selalu dan senantiasa ada temuan - temuan BPK dilingkungan pejabat yang menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia." tegas Anwar
(Ulla.mc/Ed:Anhar)
Natio berharap bagaimana Korpri bisa menampung anspirsi dari pegawai se Indonesia dan mengembang tugas pokoknya baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah , maupun sebagai abdi masyrakat. (Selasa, 29/10/2013).
Sebagai abdi masyarakat harus selalu bisa meberikan pelayanan publik yang terkait kepada seluruh lapisan masyrakat yang tidak Diskriminatif. Melihat pertarungan politik kedepan dianggap akan memanas di harapkan kepada pengurus Korpri sulbar agar bagaimana bisa netral dan profesional dengan kondisi itu.
"Netralitas Korpri sama sekali bukan untuk kepentingan siapapun, kecuali untuk kepentingan negara dan bangsa, serta berfokus pada tugas dan fungsinya dan meberikan pelayaynan teroptimal kepada masyarakat tanpa diskriminas gerakan siapapun juga. Papar Natio Lasman.
Ia juga menekankan mengenai netralitas ini karna melihat tahun depan merupakan tahun dilaksanakannya pemilihan umum, sehingga suhu politik pasti akan meningkat.
Tak hanya itu pelantikan KORPRI juga yang dinilai terlambat dua tahun oleh Gubernur Sulbar dikarenakan pasca H. Muh. Arsyad Hafid, Msi Menduduki jabatan sebagai ketua Korpri Sulbar belum ada sosok yang bisa meggantikannya. Hingga kini Ismail Zainuddin selaku sekda provinsi Sulbar itu dinilai mampu mengembang amanah Korpri.
"Walaupun terkesan pengukuhan ini terlambat, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa," katanya.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, juga mengeluhkan soal ulah-ulah para pejabat yang sering jadi temuan oleh BPK. pada saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK selalu ada laporan hasil terkait pejabat KORPRI yang ada di provinsi sulbar.
"Apabila setiap penyerahan hasil pemeriksaan BPK selalu dan senantiasa ada temuan - temuan BPK dilingkungan pejabat yang menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia." tegas Anwar
(Ulla.mc/Ed:Anhar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar