Minggu, 18 Agustus 2013

KORPRI Harus Tunjukkan Perannya Sesuai Perkembangan Jaman

Cetak
Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI mengingatkan, agar anggota KORPRI sebagai aparatur negara  harus tetap meningkatkan perannya, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah.
”KORPRI harus selalu menunjukkan peran dan tanggung jawab sesuai perkembangan jaman guna mengarahkan anggotanya dalam menjalankan  tugas-tugas pemerintahan dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang,” ujar Menteri dalam sambutannya pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI di Jakarta, Selasa (19/1).
Lebih lanjut dikatakan, KORPRI sebagai organisasi yang mandiri dan profesional, yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, harus senantiasa bergerak bersama komponen bangsa lainnya untuk secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa.
Era reformasi, lanjut Mangindaan, telah mengembalikan peran utama birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan, di mana birokrasi tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Untuk itu, transformasi budaya paradigma baru menjadi penting, agar pegawai negeri sipil dapat semakin efektif dan profesional dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. ”Karena itu reformasi birokrasi tidak boleh terhenti, tetapi harus dilanjutkan. Dukungan dan pengertian semua pihak tetap diperlukan, agar reformasi birokrasi dapat mencapai tujuan sebagaimana kita kehendaki bersama,” ujarnya.
Dikatakan juga bahwa harapan rakyat sangat tinggi kepada pemerintah. Karena itu, jangan kecewakan. ”Marilah  kita berbuat sekuat tenaga, bekerja segiat mungkin, berihktiar dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab dan semangat untuk berbuat terbaik,” tandasnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar itu, Menpan dan Reformasi Birokrasi juga mengingatkan bahwa DPN KORPRI periode 2009 – 2014 ini memiliki sejumlah PR. Antara lain belum terealisasinya batas usia pensiun PNS 56 tahun menjadi 58 tahun, belum dibayarkannya tunjangan jabatan struktural pada beberapa sekretariat Unit Nasional KORPRI atau sekretariat DPN KORPRI Kementerian/LPNK sebagai tindak lanjut Permenpan No. 13/2008, dan belum dibayarnya iuran pensiun. PR lainnya adalah pengembalian asset KORPRI yang masih dikuasai Yayasan KORPRI. (HUMAS MENPAN-RB)


DAFTAR NAMA DPN KORPRI PERIODE 2009-2014

No
Nama
Kedinasan
Jabatan pada
DPN KORPRI
1
Diah Anggraheni
Sekjen Depdagri
Ketua Umum
2
Eko Sutrisno,
Wakil Kepala BKN
Wakil Ketua Umum
3
Tasdik Kinanto
Sesmen PAN dan Reformasi Birokrasi
Sekretaris Jenderal
4
Syafri Adnan Baharuddin
Auditor Utama BPK
Ketua I
5
Fasli Jalal
Wakil Mendiknas
Ketua II
6
Iskandar Andi Nuhung
Staf Ahli Menteri Pertanian
Ketua III
7
H. Muhayat
Sekretaris Provinsi DKI Jakarta
Ketua IV
8
As Natio Lasman
Kepala Bapeten
Ketua V
9
Arizal
Asdep Kelembagaan kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
Ketua Departemen Organisasi dan Kelembagaan
10
M. Said Didu
Sesmen BUMN
Ketua Departemen Pembinaan Non Pemerintahan
11
Sambas Mulyana
Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran, Depkeu
Ketua Departemen Pendanaan
12
Maliki Heru Santoso
Kepala Perwakilan BPKP Prov. DKI Jakarta
Ketua Departemen Pengendalian
13
Gunawan Suswantoro
Badan Pengawas Pemilu
Ketua Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan
14
H. Ali Hadiyanto
Karo Kepegawaian Departemen Agama
Ketua Departemen Kerohanian
15
Tunas Dwidharto
Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga
Ketua Departemen Olahraga, Seni dan Budaya
16
Muh. Marwan
Kepala Badan Diklat Depdagri
Ketua Departemen Pendidikan dan Latihan
17
H. Boy Tenjuri
Sekretaris DP KORPRI Provinsi Banten
Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat
18
I Gede Subawa
Dirut PT Askes
Ketua Dewan Kesehatan dan Jaminan Sosial
19
Endang Murniati
Asdep Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua Departemen Peningkatan Peran Perempuan
20
Naziarto
Sekretaris KORPRI Depsos
Ketua Departemen Bantuan Sosial
21
Eddy Djauhari
Karo Setmil Setneg
Ketua Departemen Pengelolaan Aset dan Usaha
22
Achmad Zubaedi
Karo Ortala Depdagri
Ketua Departemen Pemberian Penghargaan
23
Agus Haryanto
Dirut PT Taspen
Ketua Departemen Kesejahteraan Sosial
24
Alisjahbana
Kepala Settap Bapertarum
Kepala Departemen Perumahan
25
Bibin Bintoro
Peneliti pada BPP Teknologi
Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian
26
Edy Rizal
Sekretaris Perusahaan Perum BULOG
Ketua Departemen Kerjasama
27
Kisnu Haryo

Ketua Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum
28
Basuki Yusuf Iskandar
Sekjen Depkominfo
Ketua Departemen informasi dan Komunikasi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar