Politik Anggaran Jokowi : “Menekan” PNS Demi kemakmuran Rakyat

16 August 2014 | 23:19

 Dibaca: 1545    Komentar: 41    21

photo : nasional.kompas.com

Presiden terpilih ( pleno KPU) Joko widodo melalui salah satu deputi tim transisi yaitu Hasto kristianto, telah mengutarakan bahwa politik anggaran dapat dipastikan akan dilaksanakan di pemerintahan baru. Karena sebagaiamana diketahui bersama jika anggaran APBN lebih banyak “dikonsumsi” aparatur negara ( PNS )! Sehingga sangat penting dilakukan perombakan dalam berbagai pembiayaan diantaranya :

• Penataan gaji PNS, karena cukup besar APBN diserap oleh anggaran gaji pegawai diberbagai lini pemerintahan dari pusat sampai daerah. Sehingga saangat perlu dilakukan koreksi


• pemotongan perjalanan dinas PNS, misalnya biaya perjalanan pesawat yang sering menggunakan kelas premium/ first class.


• Dan penghematan pembelanjaan dinas PNS, yang dimana sering sekali proposal yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan selama ini.

Akan tetapi khusus untuk 2 anggaran yaitu  Pendidikan dan Kesehatan tidak akan mendapat perubahan, kecuali sekedar melakukan pengawasan ketat dan efisiensi agar tepat sasaran sesuai program kerja jokowi-jk yang tertuang di visi-misinya.
RAPBN 2015 yang telah disampaikan oleh Presiden SBY dalam pidato kenegaraan nya berjumlah 2.109 Trilyun, yang dimana angka itu lebih tinggi 143 Trilyun dibandingkan RAPN 2014 yang berjumlah 1.876 Trilyun. Adapun rincian untuk alokasi dana ialah sebagai berikut : Belanja pemerintah pusat sebesar 1.379  trilyun dan transfer ke pemerintah daerah sebesar 640 trilyun.
Tujuh kementrian/lembaga yang mendapatkan kucuran dana diatas 4o trilyun ialah :

• Kemendikbud sebesar : 67,2 trilyun


• Kementrian Agama sebesar : 50,5 trilyun


• Kementrian Kessehatan sebesar : 46,4 trilyun


• kementrian Pertahanan sebesar : 95 trilyun


• Kepolisian Republik Indonesia sebesar : 47,2 trilyun


• Kementrian Pekerjaan umum sebesar : 74,2 trilyun


• dan kementrian Perhubungan sebesar : 44,6 trilyun

Jika mengacu pada pernyataan Jokowi yang diwakili deputi transisi, maka anggaran yang telah dipetak-petak yang disampaikan presiden SBY, pasti akan mengalami perombakan data disaat pemerintahan baru Jokowi-jk dilantik bulan Oktober 2014. ( dengan catatan keputusan final MK tidak mengabulkan permohonan pihak termohon yang sedang menggugat hasil pilpres )
Adapun pandangan pengamat ekonom yang menyatakan bahwa 3 program kerja Jokowi akan membangkrutkan keuangan negara yaitu ;

1. KIP ( kartu Indonesia pintar )


2. KIS ( kartu Indonesia sehat )


3. Tol laut ( perbaikan dan penambahan segala fasilitas dermaga dan kapal )

Mungkin memang benar akan tidak  teralisasi jika mengikuti patokan anggaran versi eksekutif dan legislatif lama, tapi jika telah terjadi pergantian dengan periode baru dan menerapkan politik anggaran yang telah disampaikan di awal, maka sangat relevan sekali apapun program Jokowi-jk akan dapat dilaksanakan dan tercapai di masa 5 tahun kedepan!
Politik anggaran akan sangat “menekan” PNS dalam berbagai aspek, akan tetapi semua itu dilakukan agar APBN bisa lebih dinikmati dan dirasakan publik. yang dimana selama pemerintahan SBY bisa dikatakan kurang terasa  manfaatnya bagi publik terutama dalam hal pelayanan umum berbagai bidang, yang disebabkan patokan  APBN yang terlalu kaku tanpa berani merombak anggaran belanja negara yang terlampau besar. Akan tetapi bukan berarti mengesampingkan banyaknya keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah setgab selama 10 tahun, dengan segala kekurangan serta kelebihannya!
Pro-kontra pasti akan selalu ada dikalangan masyarakat, terutama para pakar dan pengamat tentang kebijakan politik anggaran, karena siapapun pasti akan memiliki sudut pandang sendiri dalam menyikapi sesuatu yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak
Namun yang terpenting ialah, saran positif dan kritikan yang membangun akan selalu dibutuhkan oleh pemerintahan baru, Supaya tetap visi-misinya berada dikoridor UUD 1945 dan Pancasila. Karena bagaimanapun, rakyat Indonesia ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah dan DPR, demi berjalan nya roda kehidupan yang jauh lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
     Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com